Olehharmen batubara
Seirama
dengan potensi ekonomi maritime. Pemerintah juga di tuntut untuk membangun
kemampuan TNI khususnya TNI AL yang jadi penangung jawab pengamanan Poros
Maritim. Bisa dimaklumi. Membangun TNI AL yang kuat bukan berarti dengan
membeli Alut Sista yang banyak, terlebih lagi orang sering menghitung kebutuhan
itu atas dasar luasnya laut dan jumlah KRI. Para ahli menyebut Indonesia
membutuhkan 500 KRI kalau ingin melihat negara kepulauan ini aman di laut.
Suatu jumlah yang kadang tidak masuk akal.
Hal seperti itu bisa kita lihat dari Konsep Pengamanan Pangmabar dalam
mengamankan wilayahnya.
Kita
tahu bahwa wilayah Armabar meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna,
Selat Karimata dan Pantai Barat Sumatera. Secara fakta Kondisi kemampuan
pertahanan AL di perairan kepulauan Natuna dan sekitarnya, masih sangat jauh
dari yang sepantasnya. Wilayah ini masih bagian tanggung jawab Armada Barat,
yang mempunyai Pangkalann utama di Tanjung Pinang dan Belawan. Ditambah dengan
pangkalan pendukung Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang,
Mempawah serta diperkuat dengan 3 Brigade Marinir. Jumlah KRI berkisar 80-85 KRI dari berbagai
jenis (Fregat, Korvet, KCR, LPD, LST).
Dihadapkan dengan luasnya wilayah dan ketersediaan Alut Sista tentu
hasilnya akan sangat tidak memadai. Tetapi ternyata wilayah ini masih tergolong
aman dan kondisinya masih sangat kondusif untuk pembangunan ekonomi maritime.
Sebagai
gambaran kita bisa lihat strategi yang dilakukan oleh Koarmabar untuk
mengamankan wilayahnya. Salah satu yang dilakukan oleh Koarmabar dalam
mengamankan laut di wilayahnya adalah dengan melaksanakan gelar kekuatan SISTEM
SENJATA ARMADA TERPADU (SSAT) seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut, KRI, Pesawat
udara maritim dan Pasukan Marinir yang saling bersinergi dalam melaksanakan
tugasnya. Untuk kegiatan operasionalnya Koarmabar juga mengelola Tim Western
Fleet Quick Response (WFQR) di setiap Lantamal yang dikenal cepat dalam
menindak para pelaku kejahatan di wilayah penugasannya. Hasilnya sungguh nyata,
minimal berita tentang prompakan di selat Malaka itu menghilang dengan
sendirinya. Kita percaya Koarmatim juga sudah pasti punya strategi tertentu
dalam mengamankan wilayahnya. Hal seperti itulah yang ingin kita apresiasi.
Taktik dan Strategi atau sebaliknya, sering lebih hebat hasilnya dari pada
hanya mengandalkan pada ketersediaan Alut Sista semata.
Pembangunan Infrastruktur
Pelabuhan Nusantara
Untuk
pengembangan potensi ekonomi maritime nusantara, pemerintah Jokowi membuat program
Tol Laut atau sering juga disebut dengan ‘Pendulum Nusantara’. Konsep ini
memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa logistik dari barat ke timur
atau sebaliknya. Untuk itu pemerintah telah membangun 5 pelabuhan dengan
kategori deep sea port di pelabuhan-pelabuhan sepanjang pendulum nusantara
yakni : Kuala Tanjung Medan; Tanjung Priok Jakarta; Tanjung Perak Surabaya; Makassar;
dan Sorong.
Progres
pekerjaan pembangunan pelabuhan tersebut pada bulan Mei 2015, Presiden Joko
Widodo telah meresmikan penyelesaian proyek revitalisasi alur pelayaran Barat
dan pengembangan terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Pada bulan Juli 2015, progress pembangunan Kuala Tanjung (Sumut) sudah tercapai
7%. Pelabuhan Kuala Tanjung (2200ha) di Sumatera Utara diprediksi akan selesai
pada akhir 2016 atau lebih cepat
dibanding perencanaan awal yaitu kuartal I 2017. Pada bulan Mei 2015 Peresmian
Proyek pembangunan Makassar New Port oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi selama
ini, pelabuhan Makassar hanya baru bisa menampung kapal-kapal yang berukuran
tidak terlalu besar atau kapal kapasitas kecil. Proyek New Port Makassar akan
dibangun diatas lahan 300 hektar. Pada tahap pertama, pelabuhan Makasar akan
dibangun memiliki kedalaman hingga 14 meter, panjang 320 meter dengan luas
mencapai 16 hektar akan dapat menampung kapal yang berukuran 10.000 Gross Ton
(GT ) yang menngangkut 4.000 peti. Dengan perluasan pelabuhan ini, perseroan
akan menggenjot kapasitas hingga 500 ribu TEUs per tahun.
Pemerintah
juga membangun pelabuhan Terpadu raksasa di Sorong (Papua) diatas lahan 7.000
Ha.Konsep Pengembangan pelabuhan Sorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus berorientasi peti kemas yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan Sorong akan
diikuti dengan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan
industri. Termasuk pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di
kawasan Raja Ampat. Pada Oktober 2015 telah direalisasikan pelabuhan New
Mutiara Jati (Cirebon) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Pelabuhan New
Mutiara Jati dipersiapkan menjadi alternatif selain pelabuhan Tanjung Priok ini
merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas yaitu Jawa Barat
dan Jawa Tengah.
Pada
bulan Mei 2015, Kapal ‘Tol Laut’ pertama di Indonesia yaitu Mutiara Persada
(MP) III telah dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal Tol
Laut ini memiliki panjang (Lenght of All/LOA) 151 meter dan berat 15.000 Gross
Tonage (GT) akan beroperasi PP rute Lampung – Surabaya. Kapasitas kapal ini
dapat memuat 600 orang penumpang, 150 unit truk, dan 50 kendaraan pribadi.
Armada ini adalah kapal RoRo pertama yang melayani pelayaran logistik berjadwal
dan tetap dari Dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung ke Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya. Pada kenyataanya kehadiran kapal tol laut ini dapat menurunkan biaya
logistic hingga 30% dari beban jalur darat Pantura dan juga efisiensi waktu
lama perjalan. Kalau menggunakan jalur darat dengan kendaraan truk, jarak
tempuh antara Lampung ke Surabaya bisa memakan waktu antara 90 sampai 100 jam.
Tapi bila menggunakan kapal, jarak tempuhnya hanya sekitar 39 jam
Pada
bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo) meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor
penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiga kapal
roll on roll off (roro) berbobot 5,000 GT yang diresmikan pengoperasiannya
adalah seluruhnya merupakan hasil produksi galangan kapal nasional. Dengan
dimensi panjang 109,40 meter, lebar 19,60 meter dan tinggi 5,60 meter, kapal
roro ini mampu mengangkut 812 penumpang dan 142 unit kendaraan.Dengan tambahan
3 armada kapal roro dan satu dermaga baru yang semuanya dikerjakan anak bangsa
sendiri ini, terbukti mampu mengatasi kemacetan dan antrean panjang di
Pelabuhan Merak
Potensi Ekonomi Maritim
Karen
Mingst (Mingst,199:120) mengatakan, realitas geografi bukan sekedar penghias
peta, dan konfigurasi fisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yang
strategis tidak cukup menjadikan suatu negara berpengaruh, tapi yang lebih
utama lagi adalah bagaimana negara itu memanfaatkan elemen geografic yang
strategis ini secara efektif dalam mencapai kepentingan nasionalnya, adalah
yang terpenting. Jika tidak, ini hanya akan menjadi sebatas fakta saja.
Indonesia
sebagai negara kepulauan, Negara yang berada di pertemuan dua samudra (Hindia
dan Fasifik) dan dua benua ( Asia dan Australia). Untuk mengamankan negara
kepulauan ini; diperlukan strategi pertahanan NKRI minimal, harus mampu
memperhatikan realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari
rangkaian pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5 juta km², termasuk ZEEI
serta daratan 2 juta km² (ii) ada tiga perbatasan darat, da nada 10 perbatasan
laut dengan negara tetangga; dengan seluruh rangkaian pulau dan kepulauan
negeri yang terbuka dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki FIRE
POWER yang berbeda beda, (iii) negeri dengan kewajiban menyiapkan 3 ALKI bagi
dunia.
Untuk
dapat memanfaatkan potensi maritime guna menggerakkan perekonomian nasional,
agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat perlu pembangunan
infrastruktur pelabuhan dan konektivitasnya baik darat maupun udara di
sepanjang Poros Maritim Nusantara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi maritime
akan selalu sejalan dengan peningkatan kekuatan Angkatan Lautnya. Sangatlah
mustahil mengembangkan perekonomian maritim tanpa adanya kemampuan untuk
mengamankan wilayah perairannya, jalur perdagangannya, rangkaian pelabuhannya
serta semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga perlu
mengawasi perairannya dan menyelesaikan berbagai persoalan penegasan
perbatasannya.
