Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Kita

Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Kita

Oleh Rhenald Kasali

Ketika pemerintahan Jokowi-JK mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur, saya dan semoga kita semua senang. Subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini memang kurang mendidik. Konsumsi BBM kita cenderung boros dan subsidinya sama sekali tidak tepat sasaran. Lebih banyak orang kaya yang menikmatinya ketimbang orang miskin. Memang ini tak mudah. Pembangunan infrastruktur kita selalu dirundung masalah. Di antaranya soal pengadaan lahan dan permainan para pemegang lisensi yang tak punya kesungguhan untuk membangun.

Lalu, masih banyaknya masalah yang terkait dengan prosedur pencairan dana. Baiklah, mungkin memang tak mudah melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Saya berharap ke depan prosesnya bisa semakin cepat dan saya menaruh harapan yang tinggi untuk itu. Seiring dengan itu, saya ingin mengajak Anda untuk memiliki perspektif yang lebih luas tentang infrastruktur. Sebab saya yakin sebagian Anda, ketika berbicara tentang infrastruktur, pasti yang terbayang adalah jalan raya atau jalan tol, rel kereta api, atau pelabuhan udara maupun laut. Mungkin bisa ditambahkan dengan infrastruktur telekomunikasi dan listrik.

Infrastruktur Lainnya. Infrastruktur yang perlu kita bangun bukan hanya itu. Jauh lebih luas lagi. Saya ambil ilustrasi untuk industri minyak dan gas. Infrastruktur yang mesti kita bangun mulai dari hulu sampai hilir. Di sektor hulu, misalnya, infrastrukturnya berupa jaringan pipa yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah atau gas dari sumursumur minyak ke kilang-kilang minyak. Di pengilangan minyak, kita juga mesti membangun tangki-tangki timbun untuk minyak mentah dan gas. Bagaimana kalau jaringan pipanya tidak ada? Apa boleh buat, minyak-minyak itu mesti diangkut dengan mobil-mobil tangki. Ongkosnya mahal sekali. Di sektor hilir, infrastruktur yang harus kita bangun juga jaringan pipa untuk mengalirkan minyak mentah dan gas dari kilang ke lokasi-lokasi penimbunan BBM atau BBG.

Bahkan termasuk jaringan pipa sampai ke SPBU-SPBU atau SPBG, atau ke pembangkit-pembangkit listrik. Bicara soal tangki timbun BBM, selama ini di masyarakat kita banyak yang salah kaprah. Pemerintah selalu mengatakan stok BBM kita cukup sampai 18- 20 hari. Padahal, stok yang dimaksud adalah stok BBM itu adalah stok yang berada di tangki-tangki timbun di kilangkilang milik Pertamina. Jadi bukan tangki yang dibangun secara khusus untuk menimbun BBM. Apa keterkaitan stok BBM tersebut dengan ketahanan energi kita? Erat sekali. Sebagai perbandingan, kalau kita menyebut stok BBM di negaranegara lain, seperti di Malaysia yang 20 hari atau Singapura yang 25 hari, itu artinya betulbetul stok yang ada di tangki timbun. Bukan stok yang ada di kilang-kilang.

Bahkan lebih dari itu. Beberapa negara juga memiliki stok minyak mentah di tangkitangki penimbunan. Jadi kalau sudah begini, baru ketahuan bahwa kita sebetulnya tak punya stok BBM. Apalagi stok gas. Kita juga tak punya stok minyak mentah dan gas yang belum diolah. Dan tradisi ini sudah berlangsung bertahun- tahun. Kalau sudah begini, masihkah kita berani bicara soal ketahanan energi? Saya, tidak. Kalau sudah begini kita jadi tahu betapa tertinggalnya pembangunan infrastruktur kita. Maka tak aneh kalau pemerintahan Jokowi-JK mengalihkan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur walau belum sampai ke infrastruktur minyak dan gas. Kalau saya ajak Anda untuk melihat infrastruktur dalam arti luas, ketertinggalan kita bahkan semakin menjadi-jadi. Misalnya infrastruktur dalam bentuk air bersih.

Instalasi pengolahan air bersih kita masih sangat terbatas. Apalagi infrastruktur untuk distribusinya. Maksud saya jaringan pipa untuk mengalirkan air bersih tersebut ke rumah-rumah penduduk hingga pabrik-pabrik. Listrik juga begitu. Produksinya masih kurang, begitu pula dengan jaringan distribusinya. Bahkan termasuk infrastruktur pendukungnya. Misalnya, trafotrafo yang ada di pembangkitpembangkit listrik atau gardugardu induk. Mudah-mudahanAnda masih ingat dengan padamnya listrik seputar Jakarta, Tangerang, dan Bekasi pada awal Desember 2013. Jangan anggap sepele masalah ini. Di RS Pirngadi, Medan, tiga pasiennya meninggal dunia akibat trafo yang terbakar. Mengapa trafo itu sampai terbakar?

Setelah diselidiki ternyata akibat listrik di Medan yang bolak-balik byar pet. Mati-hidup, mati hidup. Itu akibat lain dari keterbatasan infrastruktur listrik. Akibat lainnya, rasio elektrifikasi kita masih 84,35%. Artinya masih ada 15,65% rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. Kita mungkin sulit memaknai angka 15,65%. Untuk sederhananya, kalaujumlahpendudukIndonesia saat ini berkisar 240 juta, itu artinya masih ada lebih dari 37 juta rakyat kita yang belum menikmati aliran listrik. Ini jumlah yang tidak sedikit.

Tak Ada Habisnya.  Sekarang saya ajak Anda untuk melihat yang lebih seram lagi, yakni keterbatasan infrastruktur pangan kita. Belum lama ini kita merasakan akibatnya. Beberapa pekan lalu harga daging sapi melonjak hingga mencapaiRp150.000/kg. Konon kabarnya sebagian pedagang menuruti kehendak pengimpor: mogok jualan. Akal sehat kita langsung mengerti maksudnya: mereka menekan pemerintah agar diberi izin impor yang lebih besar lagi, tetapi harga mereka yang mendikte. Hebat bukan? Kalau harga daging mahal, barang substitusi akan ikutan. Benar saja, harga daging ayam melonjak ke Rp45.000/kg. Dua kasus tadi, bagi saya, cermin dari belum tertatanya infrastruktur pangan kita. Baik di tingkat produksi maupun sampai distribusinya.

Di tingkat produksi, misalnya, ternyata pemerintah kita tidak memiliki infrastruktur informasi yang lengkap tentang jumlah sapi yang dikuasai masyarakat. Maaf, kalau bicara infrastruktur pangan lebih luas lagi, kita mesti menyinggung pula soal air dan energi. Berapa banyak waduk dan jaringan irigasi yang masih harus kita bangun? Setiap kali para petani kita juga masih mengalami kekurangan benih dan pupuk. Demikian juga energi, bila tak mumpuni, pangan tak bisa dimakan. Lalu, saya paling tidak tega kalau sudah bicara tentang pendidikan. Akibat keterbatasan infrastruktur, banyak anak kita yang bersekolah di bangunan seadanya. Sama sekali tidak layak disebut sekolah.

Dari situ, mudah-mudahan segera terbayang di benak kita tentang betapa beratnya tugas pemerintahan Jokowi-JK. Maka, saya sungguh tak habis mengerti dengan mereka yang masih saja dengan telengasnya memainkan isu, mengolok-olok dengan akun-akun bodong mengatasnamakan rakyat, bahkan cengeng sekali gayanya. Negeri ini selalu mendua. Ibarat saat membaca berita tentang pemerkosa yang membunuh korbannya: kita pun mengutuk dan menuntut agar penjahatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun begitu penjahat itu ditangkap dan beberapa tahun kemudian orang itu dihukum mati, banyak orang yang menyayangkannya.

Kita justru mengutuk hakim yang tega memutus perkara dengan hukuman maksimal. Hal sama juga terjadi di Kampung Pulo. Waktu gubernurnya mendiamkan mereka membangun rumah dan membuang sampah di sana sampai kebanjiran, kita bilang ini garagara gubernurnya lembek. Pas gubernurnya tegas tanpa kompromi memindahkan mereka ke pemukiman yang lebih baik, kita bilang ia tidak manusiawi. Pantaslah kita jadi sulit maju. Bukan karena kekurangan leader, melainkan karena mental yang terlalu lembek, kurang gigih, dan mudah menyerah begitu diejek.

Rhenald Kasali, Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali

source: http://nasional.sindonews.com/read/1037534/18/infrastruktur-dan-ketahanan-kita-1440641364/

Menhan Ingin Alutsista RI Nomor 3 Terbaik Dunia

Kunjungi PT Pindad Menhan Ingin Alutsista RI Nomor 3 Dunia

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu optimistis keinginannya agar Indonesia masuk sebagai negara nomor tiga di dunia dalam hal alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dapat terwujud. Hal itu diungkapkan Ryamizard saat menghadiri Seminar Nasional 25 Tahun SMA Taruna Nusantara dan mengunjungi pabrik pembuatan amunisi milik PT Pindad di Malang, Jawa Timur, Rabu (12/8/2015).

"Survei Global Firepower saat ini menempatkan Indonesia diurutan 12 dunia dalam hal kemampuan alutsistanya. Data itu bisa dijadikan landasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mendorong, dan memotivasi setidaknya dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa masuk 10 atau 3 besar dunia," ujarnya. Ryamizard mengaku, bersyukur ada perubahan posisi Indonesia di dunia terkait kemampuan alutsista. Sebelumnya, Indonesia menduduki urutan ke 19 dunia, namun kini naik menjadi nomor 12 dunia."Insyaallah, (masuk tiga dunia) kita semua ada bahan-bahannya, seperti tembaga numpuk itu di Papua dan yang lain-lain ada, tinggal bagaimana ada campuran dimana kita perlu belajar untuk menggabungkan itu," ujarnya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan PT Pindad, sambung Ryamizard, pihaknya akan menggandeng Kementerian Perindustrian."Tinggal sekarang itu dapat ilmunya, kita bekerja sama dengan yang lain. Kalau sudah itu tinggal perbanyak pemasaran. Kita mau buat bom untuk Sukhoi, mau cannon dari semua meriam, mungkin nanti termasuk Leopard, kita sudah bisa buat semua," jelasnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengakui, kemampuan PT Pindad dalam memproduksi amunisi. Menurut Ryamizard, kualitas amunisi yang diproduk Pindad sudah diakui karena memenuhi standar internasional.

"Ini aja kita kewalahan, ada pesanan dari Arab 40 juta butir amunisi. 40 juta banyak. Kita kewalahan, yang ada duluan aja kita jual. Kita proses satu hari sudah mencapai 600.000 peluru produksinya. Arab kan bisa saja beli dimana-mana dia (negara) kaya, tapi dia beli di sini," ujarnya. Ryamizard menilai, bila produk Pindad bisa terjual dalam jumlah besar maka roda perekonomian akan berjalan. Untuk itu, Menhan juga akan menggandeng perusahaan lain untuk memajukan kemampuan produk alutsista dalam negeri.

Mengenai permintaan PT Pindad untuk disediakan tempat uji coba, Ryamizard mengaku akan mencarikannya. "Kita akan cari yang lebih luas lagi untuk tempat uji cobanya," ucapnya. Selain membangun kemampuan alutsista, Ryamizard juga menargetkan pembentukan 100 juta kader bela negara di seluruh Indonesia. Sebagai tahap awal, sebanyak 47 kabupaten pada tahun ini akan memulai perekrutan."Guna mewujudkan kondisi tersebut (tiga besar), Kemhan menargetkan kader bela negara 100 juta kader dengan kesadaran bela negara di 47 kabupaten/kota di bawah Kodal," pungkas Ryamizard. (Source: http://nasional.sindonews.com/read/1032393/14/kunjungi-pt-pindad-menhan-ingin-alutsista-ri-nomor-3-dunia-1439401864)

Pertahanan, Tantangan Panglima TNI Baru

Pertahanan, Tantangan Panglima TNI Baru

Al araf

Presiden Joko Widodo akhirnya mengajukan nama Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR. Menurut rencana, dalam pekan ini DPR akan membahas calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Staf TNI AD. Dipilihnya Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI tentu mengejutkan sebagian kalangan mengingat Panglima TNI saat ini, Jenderal Moeldoko, juga berasal dari Angkatan Darat. Dugaan publik selama ini kemungkinan Presiden akan memilih calon Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut, mengingat sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid ada kebiasaan dalam proses pergantian Panglima TNI yang dilakukan secara bergantian antarangkatan.

Tantangan. Meski tidak ada aturan yang mengharuskan agar pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergantian, ada sebuah anjuran dalam undang-undang TNI agar posisi Panglima TNI dapat dipilih secara bergantian. Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Meski demikian, kebijakan Presiden memilih Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI ini agak menarik. Biasanya presiden yang baru terpilih tidak mau mengangkat calon Panglima TNI yang terkait dengan rezim pemerintahan sebelumnya. Gatot Nurmantyo adalah Kepala Staf TNI AD yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dipilih Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI merupakan agenda yang bersifat rutin. Namun, pergantian kali ini memiliki makna penting bukan hanya bagi TNI, melainkan juga bagi publik sebab agenda ini akan memiliki pengaruh terhadap dinamika TNI ke depan. Apalagi TNI dewasa ini masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Posisi Panglima TNI memiliki nilai yang strategis sehingga pergantian ini bukan semata-mata sebagai pergantian sosok, melainkan juga perlu dibarengi oleh kerangka untuk mendorong munculnya sosok Panglima TNI yang bisa mendorong TNI semakin profesional. Lebih dari itu, Panglima TNI baru harus tunduk terhadap otoritas sipil dan patuh terhadap semua aturan hukum.Dalam perspektif publik tentu kita sangat berharap agar Panglima TNI yang akan terpilih nanti memiliki komitmen untuk mendukung dan tidak resistensi terhadap agenda reformasi TNI yang perlu segera diselesaikan oleh otoritas sipil. Salah satunya adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Di sisi lain, otoritas sipil juga perlu merealisasikan agenda peningkatan kesejahteraan prajurit sehingga sedikit banyak hal itu dapat memengaruhi profesionalisme prajurit.

Belakangan ini kebijakan TNI mendapatkan sorotan dari masyarakat, yakni terkait maraknya pelibatan TNI dalam ranah sipil melalui berbagai MOU TNI dengan kementerian dan instansi sipil lainnya. Dalam konteks itu, Panglima TNI baru perlu mengevaluasi berbagai MOU tersebut. Secara normatif, tugas TNI dalam menjalankan operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika itu memang merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana dimaksud UU TNI, yang didasarkan kepada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 2 juncto Pasal 7 Ayat 3 UU TNI) dan bukan didasarkan kepada MOU. Dengan demikian, bila MOU TNI yang telah dibuat ternyata tidak sejalan dengan UU TNI, Panglima TNI baru perlu mengevaluasinya.

Selain itu, persoalan konflik oknum anggota TNI dengan masyarakat, oknum anggota TNI dengan anggota Polri, oknum anggota TNI dengan anggota TNI menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi Panglima TNI baru. Untuk pembenahan itu, secara internal Panglima TNI baru perlu membenahi dan meningkatkan kedisiplinan prajurit dan secara eksternal perlu membuka diri untuk mendukung agenda reformasi peradilan militer yang perlu segera dilakukan otoritas sipil.

Visi maritim. Sebagai sebuah visi, Presiden Jokowi memang memiliki visi yang jelas terkait dengan pembangunan poros maritim. Visi politik Presiden, yang menyatakan kita sudah terlalu lama memunggungi laut dan pentingnya pembangunan maritim, merupakan visi politik yang baik dan diharapkan akan memengaruhi cara pandang serta kebijakan politik negara pada era Jokowi ini.

Di sektor pertahanan, pembangunan maritim tentunya perlu diikuti dengan upaya membangun kekuatan pertahanan maritim. Dengan demikian, visi politik Presiden itu perlu diterjemahkan dan diformulasikan dalam kebijakan pertahanan negara. Mengacu kepada UU pertahanan negara, maka Presiden membuat kebijakan umum pertahanan negara dan Menteri Pertahanan membuat kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara (Pasal 13 Ayat 2 UU No 3/2002 juncto Pasal 16 Ayat 3 UU No 3/2002).Dalam pelaksanaannya, Panglima TNI harus melaksanakan dan menjalankan kebijakan pertahanan negara tersebut, mengingat hal itu merupakan salah satu tugas dan kewajiban Panglima TNI yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UU TNI. Dalam konteks itu, siapa pun yang menduduki jabatan Panglima TNI perlu memperhatikan visi maritim Presiden.

Gagasan maritime security dalam konteks pertahanan tentunya perlu memperhatikan dan memprioritaskan pentingnya pembangunan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara, mengingat orientasi pertahanan maritim membutuhkan bangunan kekuatan laut dan udara secara bersamaan. Meski demikian, pembangunan kekuatan darat tidak boleh ditinggalkan karena konsep trimatra terpadu dan strategi pertahanan yang berlapis. Prioritas kebijakan pertahanan itu bisa meliputi kebijakan tentang postur TNI, procurement, anggaran, dan lainnya. Konsekuensi dari hal ini adalah pentingnya melakukan agenda restrukturisasi komando teritorial sebagai bagian dari gelar kekuatan postur TNI dan mengubahnya menjadi kesatuan gelar kekuatan yang terintegrasi.

Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya akan menduduki jabatan Panglima TNI, maka semua prajurit harus tunduk dan patuh atas pilihan Panglima TNI yang dipilih Presiden dan disetujui DPR. Tak boleh ada prajurit TNI dari angkatan mana pun yang bisa dan boleh menolak atas pilihan Presiden tersebut. Saya yakin semua prajurit memiliki jiwa yang besar dan lapang untuk tunduk dan patuh atas Panglima TNI yang dipilih Presiden dan disetujui DPR. Terakhir, selamat kepada Jenderal Gatot Nurmantyo jika akhirnya DPR menyetujui sebagai Panglima TNI dan semoga tetap tunduk dan patuh kepada otoritas sipil.

Al Araf - Direktur Program Imparsial, Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Sumber: Kompas 12 juni 2015)

Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Para pengamat militer-menilai, tantangan yang akan dihadapi Panglima TNI dan BIN pada saat ini telah berubah jika dibandingkan dengan era Perang Dingin pada 1960-an hingga 1980-an. Sekarang, hal yang paling penting adalah bagaimana memahami perang nonkonvensional, perang asimetris, dan ancaman nontradisional. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan memanfaatkan dan menjaga dirgantara yang mengawasi seluruh lautan dan daratan Indonesia serta kawasan menjadi kunci terhadap proyeksi pertahanan Indonesia saat ini dan ke depan.

 

Sutiyoso dan Gatot diyakini mampu menyesuaikan dan menjawab tantangan ini, seperti doktrin dasar tentara yang mengajarkan untuk mengenali "CuMeMu" Cuaca-Medan dan Musuh. Namun, lebih dari itu, Sutiyoso dan Gatot diharapkan bisa memaknai konteks CuMeMu yang kini dihadapi, yaitu perubahan zaman dan adanya penguatan doktrin maritim yang menjadi landasan kebijakan Panglima Tertinggi TNI sekaligus pengguna dari informasi BIN, yakni Presiden Joko Widodo dan kemampuan mereka dalam menjaga kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman itu sangat penting karena sejumlah persoalan harus segera dihadapi Indonesia. Mulai dari menghangatnya kontestasi di Laut Tiongkok Selatan, persaingan Tiongkok-Amerika Serikat, perang melawan terorisme, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan beragam masalah nonkonvensional lain. Tetapi yang lebih pentinglagi adalah tetap menjaga profesionalisme prajurit TNI yang dicintai rakyat setelah itu barulah penyesuaian Alut Sista sesuai kebutuhan.

KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT. Kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah kekuatan TNI yang tidak terbantahkan. Bagi banyak kalangan di kita sendiri, hal itu seolah sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi bagi para sahabat kita atau bahkan musuh-musuh kita, tetap menilai bahwa kekuatan TNI adalah pada prajuritnya yang profesional dan dicintai rakyat.  Berbagai pandangan para Jenderal purnawira Amerika sangat kagum pada TNI karena kecintaan rakyat pada TNI dan Negaranya. Bisa kita jadikan sebagai masukan. Dalam salah Talk Show yang dihadiri Jenderal (purn) Mike Jackson (pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak), Jenderal (purn) Tommy Franks (pemimpin Delta Forces saat Operasi Badai Gurun), Jenderal (purn) Peter Pace (mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US) serta Mahasiswa dari Universitas Dallas.  Tetapi yang menarik adalah cara pandang ke tiga jenderal  tersebut pada TNI dan Indonesia adalah:

JEND. PETER PACE : ”Saat ini ada 3 kekuatan besar MARINIR dunia, dan Indonesia berada pada posisi ke 3."  "Penempatan US MARINE di Australia hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara, jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia."

JEND.TOMMY FRANKS : ”Kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin USA sadar siapa dibalik kedua negara Asia yang pernah terlibat konflik dgn kita". "Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA.” 

JEND. PETER PACE : "Kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia, pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia” 

JEND. TOMMY FRANKS : "Saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif." "Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elite militer manapun, yakni pendidikan gerilya." 

JEND. MIKE JACKSON : ”Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika." "Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya ya g maju perang TAPI RAKYATNYA juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan." "SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat indonesia. JADI JANGAN PERNAH ANGGAP RINGAN DENGAN INDONESIA", UNGKAP JENDERAL MIKE JACKSON. 

JEND. MIKE JACKSON : "Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi”. 

JEND. PETER PACE : "Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu diopersionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer”.

JEND. TOMMY FRANKS : "Sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama." "Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI-AU di Asia dan katanya terlengkap di dunia."

Jadi bagi Panglima TNI kemampuan untuk tetap bisa menjaga kualitas keprofesionalan prajuritnya adalah yang utama. Prajurit profesional dan tetap di cintai rakyat. Kalau kedua hal ini bisa dijaga maka alut sista tinggal menyesuaikan dengan kemampuan negara.

Baca Juga Kemanunggalan TNI dan Rakyat Disini