Profesionalisme TNI, Dalam 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Tank medium yang dibuat PT Pindad ditampilkan dalam defile dalam rangka upacara Hari TNI Ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10). Sejumlah alutsista buatan dalam negeri turut menyemarakkan peringatan tersebut.

Profesionalisme TNI menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertahanan dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga 2017, upaya untuk memperkuat keamanan negara terus ditingkatkan. ”Komitmen pemerintah untuk pertahanan negara itu cukup tinggi. Bisa dilihat dari anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan saat memaparkan capaian kinerja Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat,  Jumat (29/12).

Pada 2014, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 86,4 triliun. Pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi Rp 108,7 triliun. Peningkatan kembali terjadi pada 2016 dengan anggaran Rp 112,4 triliun, yang kemudian dinaikkan lagi mejadi Rp 114,9 triliun pada 2017.

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan saat memaparkan capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Bondan mengatakan, peningkatan anggaran itu menjadi cara untuk mewujudkan TNI yang profesional. ”Dengan TNI yang profesional, itu bisa menjamin rasa aman bagi warga negaranya,” kata Bondan. ”TNI yang profesional juga diukur dari kelengkapan persenjataan.”

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, terlihat adanya kesinambungan antara peningkatan anggaran dan pemenuhan alat utama untuk sistem persenjataan (alutsista). Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum II (Minimum Essential Force II) terus meningkat persentasenya sejak 2014. Pada 2014, pemenuhan kekuatan pokok minimum itu hanya memperoleh persentase 21,3 persen. Pada 2015, persentasenya meningkat menjadi 33,9 persen. Peningkatan persentase mencapai 42,3 persen pada 2016 dan kemudian 50,9 persen pada 2017.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, terlihat adanya kesesuaian antara peningkatan anggaran dan pemenuhan alat utama untuk sistem persenjataan (alutsista). Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum II (Minimum Essential Force II) terus meningkat persentasenya sejak 2014.Kekuatan pokok minimum tidak hanya disokong dengan persenjataan yang dibeli dari luar negeri. Industri pertahanan dalam negeri juga terus dioptimalkan. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap kekuatan pokok minimum. Pada 2016, industri pertahanan dalam negeri berkontribusi sebesar 44,66 persen terhadap kekuatan pokok minimum. Kontribusi itu meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2014, yang hanya 28,1.

Bondan beranggapan, TNI yang profesional juga ditentukan dari tingkat kesejahteraan para prajurit TNI. Kementerian Pertahanan berusaha mewujudkan hal itu dengan membangun 7.761 unit rumah prajurit.

Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, profesionalisme TNI didukung tiga unsur yaitu, kompetensi, kesejahteraan, dan akuntabilitas. Untuk urusan kesejahteraan, Edy menjelaskan, seorang tentara harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan mengingat dalam profesi itu mereka rela mengorbankan nyawa untuk Indonesia. (Kompas, 4/10/2017)

Sementara itu, dilihat dari kompetensinya, Edy menambahkan, seorang tentara harus memegang teguh sikap kesiapsiagaan dalam berperang. Hal itu berangkat dari kemampuan dasar seorang tentara, yaitu berperang dan menjaga kedaulatan NKRI.

Untuk urusan kesejahteraan, seorang tentara harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan mengingat dalam profesi itu mereka rela mengorbankan nyawa untuk Indonesia

Terkait hal itu, Peneliti Senior dari Center For Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyatakan, profesionalisme TNI adalah harga mati. Ia berpendapat, TNI hendaknya berfokus pada tugas utamanya untuk bertanggung jawab di bidang pertahanan, terutama dalam menjaga pertahanan dari ancaman militer asing. Oleh karenanya, Kristiadi beranggapan, TNI diharapkan tidak terlibat pada kegiatan politik praktis. (Kompas, 10/10/2017)

Keterlibatan TNI dalam politik praktis, selain tidak menunjukkan profesionalisme, juga tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU disebutkan bahwa TNI secara terhormat merupakan institusi yang memiliki tugas pokok untuk mempertahankan negara dari agresi militer asing.

TNI bukan menjadi alat untuk penguasa membangun basis politik dan secara eksplisit disampaikan bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis. Profesionalisme TNI dirasa dapat terwujud dengan terpilihnya Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai Panglima TNI. J Kristiadi memandang bahwa Hadi Tjahyanto peka terhadap harapan publik karena akan mentransformasi TNI dengan mengembangkan doktrin pertahanan yang fleksibel terhadap perubahan dan berorientasi pada perang modern. (Kompas, 12/12/2017),

Perang siber

Salah satu bentuk perang modern ini adalah dengan maraknya ancaman keamanan dari siber. Dunia yang semakin terdigitalisasi membuat bentuk ancaman terhadap negara semakin beragam. Ancaman itu tidak hanya berupa peretasan situs atau akun milik negara dan penyebaran virus, tetapi juga dilakukan dengan propaganda ideologi radikal melalui media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan, jumlah orang yang terdampak serangan fiber terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas. Jumlah yang tedampak kemudian merangkak naik menjadi 13 juta identitas pada 2015. Kenaikan kembali terjadi pada 2016 menjadi 15 juta identitas. Kominfo menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara di dunia yang menjadi target perang siber. (Kompas, 5/6/2017)

Tingginya serangan siber diakibatkan oleh tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta pada 2016.

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Yusuf Jauhari seusai acara bincang santai mengenain capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12). 

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Yusuf Jauhari menyatakan, serangan siber merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketahanan negara. “Serangan sekarang tidak hanya berupa malware dan virus komputer saja. Media sosial kini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan, karena itu berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat,” kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan, bentuk serangan yang dilakukan lewat media sosial lebih berbahaya karena menyebarkan ideologi-ideologi radikal yang dapat memecah belah keutuhan bangsa. Hal itu dinilainya sebagai suatu hal yang membahayakan karena media sosial bisa diakses oleh siapa pun termasuk anak-anak.

Ia mengkhawatirkan, penyebaran propaganda melalui media sosial bisa membuat generasi penerus bangsa dijejali ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara. Hal itu berakibat pada berakhirnya Indonesia sebagai sebuah negara karena tidak lagi menjunjung rasa persatuan dan kesatuan.

Konten negatif

Terkait dengan penggunaan internet, APJII mencatat bahwa sebanyak 97,4 persen pengguna internet Indonesia memanfaatkan internet untuk bermedia sosial. Hanya 25,3 persen di antaranya yang menggunakan internet untuk memperbarui informasi atau membaca berita. Hal yang perlu diwaspadai adalah banyaknya berita bohong yang disebarkan melalui internet.

Untuk penyebaran propaganda atau ideologi-ideologi yang mampu memecah belah bangsa, Kominfo menerima 521.407 laporan konten negatif dari media sosial Twitter. Laporan konten negatif terbanyak, untuk semua situs media sosial, diterima pada bulan Agustus dengan jumlah 521.359 laporan. 

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Awak media yang hadir dalam acara bincang santai mengenai capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12).

Konten negatif merupakan konten-konten yang mengandung radikalisme, SARA (suku, agama, ras, dan golongan), kekerasan, dan ujaran kebencian. Yusuf mengaku, masih sulit untuk mencegah serangan-serangan siber berupa propaganda ideologi radikal yang disebarkan melalui media sosial itu. Upaya yang sudah dilakukan Kementerian Pertahanan adalah membuat opini-opini alternatif yang digunakan untuk menandingi opini radikal atau berita bohong yang disebarkan melalui media sosial.

“Opini alternatif itu bertujuan supaya masyarakat punya pembanding. Kami sebenarnya bisa melakukan pemblokiran, tetapi itu tahapannya agak panjang. Sekalian untuk mendidik masyarakat dalam bermedia sosial agar bisa menyaring mana yang tepat dan tidak tepat,” kata Yusuf. 

Twitter merupakan media sosial yang paling sering digunakan untuk menyebarkan opini alternatif itu. Twitter dipilih karena memuat karakter yang jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu 280 karakter, dan dianggap dapat menyampaikan informasi secara padat.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan melalui hiruk pikuk kabar permusuhan yang diedarkan melalui media sosial, Kementerian Pertahanan memiliki program Bela Negara. Yusuf menjelaskan, program itu bukan seperti wajib militer, melainkan lebih pada penekanan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Bela Negara, Yusuf menjelaskan, etika bermedia sosial yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila turut diajarkan. Ia menambahkan, Pancasila adalah dasar negara yang membuat Indonesia masih bisa bertahan sampai saat ini.

Pada 2017, jumlah kader bela negara mencapai 74,3 juta orang. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 71,2 juta orang, dan tahun 2015 yang sekitar 67,1 juta orang. Hal itu dipandang Yusuf sebagai suatu hal yang positif karena kepedulian masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI itu semakin tinggi. (DD16)

Sumber : Kompas.id - Dorong Profesionalitas TNI, Anggaran Pertahanan Terus Ditingkatkan; 29 Desember 2017 21:48 WIB

Membuka Isolasi Dengan Membangun Kawasan Terpadu Mandiri di Perbatasan

Membuka Isolasi Dengan Membangun Kawasan Terpadu Mandiri di Perbatasan

Oleh harmen batubara[1]

Program Transmigrasi sesungguhnya sebagai konsep sungguh sangat baik, selama ini yang jadi masalah adalah besarnya penyalah gunaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Artinya dana yang bocor jauh lebih besar dari dana yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi bagaimanapun dan meski dengan kualitas yang sangat memprihatinkan, tetapi dukungan program ini dalam pembangunan nasional telah mampu memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rentang waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. Jelas hal ini sangat menggembirakan.

Saat ini pemerintah tengah menggagas agar wilayah perbatasan dan  pulau-pulau  terluar Indonesia untuk dijadikan sentra-sentra daerah tran migrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan  dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

“Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (27/10/2013 yang lalu) seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akhir pekan ini. Muhaimin menambahkan pembangunan kawasan transmigrasi ini juga dimaksudkan akan berperan sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diklaim oleh  negara lain.

“Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan  yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar  ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah,  meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kawasan Terpadu Mandiri

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan pembangunan 9 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau  terluar Indonesia. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program transmigrasi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (28/11/2013).

“Selain itu, pembangunan 9 Kota Terpadu Mandiri (KTM)  di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja,” kata Menakertrans. Muhaimin mengatakan wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara.

“Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Muhaimin.

Kalimantan Timur Dukung Program Transmigrasi

Untuk terus mengakselerasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memfokuskan program transmigrasi ke kawasan ini. Ada tiga kabupaten yang menjadi sasaran program ini yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat.

Ia mengatakan, informasi dari Disnakertrans Kaltim bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama lima tahun menjelang pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut. Sejauh ini, program transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif untuk mengawasi kawasan perbatasan. Sebab pemerintah tak bisa lagi mengandalkan patroli perbatasan. Sehingga transmigrasi pilihan alternatif menangani masalah tersebut.

Pembukaan lahan transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan mendorong pemekaran kabupaten atau kota. Transmigrasi juga harus segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri agar para transmigran dapat menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun.

Pemprov Kaltim sudah bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk pengiriman warga yang ikut program transmigrasi. Ada 10 provinsi yang siap bekerjasama, namun saat ini Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas.

Dukungan Infrastruktur  Selama ini dan sudah sering terjadi dan sering sangat mematikan semangat bertransmigrasi adalah karena lemahnya dukungan infrastruktur. Program transmigrasinya sudah berjalan dengan baik serta hasil panennya telah mulai memperlihatkan hasil, tetapi karena tidak adanya dukungan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, komunikasi dll maka semua hasil panen jadi muspro, tidak punya nilai jual apa-apa.

Salah satu contoh yang tengah berkembang dalam program ini adalah Kawasan KTM Salor. KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha.

Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam pelaksanaan pembangunannya kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State), yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.

Permukiman transmigrasi yang sebagian besar di tempatkan di distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke sejumlah 246.852 jiwa atau 60.406 KK, kontribusi jumlah penduduk melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK (43,79%). Sayangnya berbagai sarana pendukung yang seharusnya sudah harus ada, seperti sarana jalan dan transportasi tetapi justeru belum terdukung secara memadai.

Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Papua telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah diantaranya, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan maupun ekonomi seperti Arso, Jagebob. “Bahkan  hasil-hasil pertanian maupun jasa para transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sebagai contoh transmigran Timika telah mampu memasok kebutuhan pangan, sayur mayor, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaan-perusahaan besar.

---

[1]Tulisan ini diangkat kembali dari Blog www.wilayahperbatasan.com, November 29, 2013 semoga bermanfaat.

Hadi: TNI Hadapi Tantangan Kompleks

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah), Kepala Staf angkatan Laut Laksamana Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saling berjabat tangan seusai acara pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12). Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Tantangan yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, soliditas dan kebersamaan prajurit TNI menjadi syarat mutlak agar TNI mampu melaksanakan tugasnya menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia.

Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Sabtu (9/12). Acara tersebut dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, para perwira tinggi, dan purnawirawan TNI.

TNI, tegas Hadi, akan tetap berjalan dalam koridor kebijakan umum pembangunan kekuatan pokok minimum sesuai rencana strategis TNI. Hadi mengatakan, TNI menghadapi berbagai tantangan, baik ancaman eksternal maupun potensi konflik di dalam negeri, serta perpaduan keduanya.

TNI menghadapi berbagai tantangan, baik ancaman eksternal maupun potensi konflik di dalam negeri, serta perpaduan keduanya.

Konflik-konflik tersebut tidak saja simetris, tetapi juga bersifat asimetris, melibatkan proxy, dan gabungan dari berbagai bentuk ancaman. Hadi mengatakan, ancaman tersebut bisa berupa terorisme, perang siber, juga perilaku China yang ofensif, serta kerawanan perbatasan. Dari sisi internal, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2019 juga menjadi perhatian. Hadi pun menegaskan komitmen TNI membantu Polri mengamankan semua pesta demokrasi tersebut.

Soliditas

Upacara serah terima jabatan dimulai pukul 09.00, diawali penghormatan terhadap panji-panji TNI. Lima pesawat tempur F-16 disusul lima Sukhoi kemudian melintas di atas lapangan upacara menandai dipegangnya tongkat komando Panglima TNI oleh Hadi.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Marsekal Hadi Tjahjanto mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden joko widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).

Dalam sambutannya, Gatot mengatakan, serah terima ini berarti terjadinya regenerasi secara sehat di TNI. Menurut dia, TNI harus terus berubah agar bisa menghadapi perubahan lingkungan strategis dan tugas yang semakin kompleks.

TNI harus terus berubah agar bisa menghadapi perubahan lingkungan strategis dan tugas yang semakin kompleks.

Adapun Menhan berpesan agar Hadi menjaga soliditas dan kekompakan dalam institusi TNI. Ryamizard mengatakan, tantangan TNI ke depan jauh lebih berat dari sebelumnya. (EDN)

Sumber : Kompas.id 10 Desember 2017