Membuka Isolasi Dengan
Membangun Kawasan Terpadu Mandiri di Perbatasan
Oleh harmen batubara[1]
Program Transmigrasi
sesungguhnya sebagai konsep sungguh sangat baik, selama ini yang jadi masalah
adalah besarnya penyalah gunaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Artinya dana
yang bocor jauh lebih besar dari dana yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi
bagaimanapun dan meski dengan kualitas yang sangat memprihatinkan, tetapi
dukungan program ini dalam pembangunan nasional telah mampu memberikan solusi
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rentang waktu 60 tahun,
setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala
Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam
program transmigrasi.
Program transmigrasi
juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah
berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan
tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar
menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. Jelas hal ini sangat menggembirakan.
Saat ini pemerintah
tengah menggagas agar wilayah perbatasan dan
pulau-pulau terluar Indonesia
untuk dijadikan sentra-sentra daerah tran migrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi akan mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis
itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan
pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam
pengembangan wilayah perbatasan dengan
pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.
“Pendekatan
kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan
keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin
Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (27/10/2013 yang lalu)
seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat akhir pekan ini. Muhaimin menambahkan pembangunan kawasan
transmigrasi ini juga dimaksudkan akan berperan sebagai sabuk pengaman
(security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara,
sehingga tidak diklaim oleh negara lain.
“Kawasan perbatasan
termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan
nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta
mewujudkan pembangunan yang lebih merata
dan berkeadilan,” kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan pelaksanaan program
transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi
kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Kawasan Terpadu
Mandiri
Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan pembangunan 9 kota transmigrasi di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau
terluar Indonesia. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi
pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun integrasi
dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan guna mencapai
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program transmigrasi,”
kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin
(28/11/2013).
“Selain itu,
pembangunan 9 Kota Terpadu Mandiri (KTM)
di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja,” kata Menakertrans.
Muhaimin mengatakan wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat
perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik,
dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan
“beranda depan” wilayah Negara.
“Adanya dukungan semua
pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di
kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian
berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan
memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Muhaimin.
Kalimantan Timur
Dukung Program Transmigrasi
Untuk terus
mengakselerasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di
kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
(Kaltim) akan memfokuskan program transmigrasi ke kawasan ini. Ada tiga
kabupaten yang menjadi sasaran program ini yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat.
Ia mengatakan, informasi
dari Disnakertrans Kaltim bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama
dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama lima tahun
menjelang pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut. Sejauh ini,
program transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif untuk
mengawasi kawasan perbatasan. Sebab pemerintah tak bisa lagi mengandalkan
patroli perbatasan. Sehingga transmigrasi pilihan alternatif menangani masalah
tersebut.
Pembukaan lahan
transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah
perbatasan dan mendorong pemekaran kabupaten atau kota. Transmigrasi juga harus
segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri agar para transmigran dapat
menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun.
Pemprov Kaltim sudah
bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk pengiriman warga yang ikut program
transmigrasi. Ada 10 provinsi yang siap bekerjasama, namun saat ini Provinsi
Jawa Timur menjadi prioritas.
Dukungan Infrastruktur Selama ini dan sudah
sering terjadi dan sering sangat mematikan semangat bertransmigrasi adalah
karena lemahnya dukungan infrastruktur. Program transmigrasinya sudah berjalan
dengan baik serta hasil panennya telah mulai memperlihatkan hasil, tetapi karena
tidak adanya dukungan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi,
komunikasi dll maka semua hasil panen jadi muspro, tidak punya nilai jual
apa-apa.
Salah satu contoh yang
tengah berkembang dalam program ini adalah Kawasan KTM Salor. KTM Salor dibangun
sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal
pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk
pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha.
Komoditas yang
dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam
pelaksanaan pembangunannya kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program
MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State), yang merupakan program
pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.
Permukiman
transmigrasi yang sebagian besar di tempatkan di distrik Merauke, Semangga,
Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa
swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke sejumlah 246.852 jiwa atau 60.406 KK,
kontribusi jumlah penduduk melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK
(43,79%). Sayangnya berbagai sarana pendukung yang seharusnya sudah harus ada,
seperti sarana jalan dan transportasi tetapi justeru belum terdukung secara
memadai.
Terlepas dari berbagai
persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi yang dilaksanakan di
Provinsi Papua telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah
diantaranya, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat
pemerintahan, perdagangan maupun ekonomi seperti Arso, Jagebob. “Bahkan hasil-hasil pertanian maupun jasa para
transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,
sebagai contoh transmigran Timika telah mampu memasok kebutuhan pangan, sayur
mayor, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaan-perusahaan besar.
[1]Tulisan
ini diangkat kembali dari Blog www.wilayahperbatasan.com, November 29, 2013
semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar