Pengamanan Perbatasan: Kegiatan Ilegal di Perbatasan
Indonesia yang jelita, zamrud khatulistiwa,
sebuah negara benua maritim. Hamparan lautannya yang luas, terdiri dari belasan
ribu pulau dengan panjang pantai lebih dari 81 ribu km serta berada diantara
dua samudra Hindia dan Pasifik serta dua benua Australia dan Asia. Lokasi yang
strategis ini; kalau saja bisa memanfaatkannya dengan baik maka semua akan
datang dan jadi pusat bisnis dunia yang menjanjikan. Bila diumpamakan, bagai
sebuah resort tempat persinggahan bagi para pelintas batas, pelaku bisnis dua benua, dua samudra. Sesungguhnya, dengan
membangun infrastruktur yang fungsional dan bagus, menyediakan berbagai
fasilitas perdagangan, produksi serta layanan kelas dunia serta biaya pajak
yang kompetitip, percayalah semua orang
akan singgah, dan bahkan datang serta memberikan semangat kerjasama. Indonesia
mestinya, bisa dan mampu menjadikan wilayah zamrud khatulistiwa ini menjadi
sesuah ”resort” yang menarik untuk didatangi,
bukan saja karena keindahannya, kaya dalam budaya, kaya dalam sumber daya alam, hayati dan masyara katnya
ramah serta menghargai.
Tetapi bagaimana mengamankan Wilayah yang begitu Jelita? Ya. Bagaimanapun pengamanan wilayah perbatasan NKRI juga harus dilihat sebagai fungsi-fungsi yang bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Yang selalu akan berubah dan mengalami penyesuaian adalah, “Analisis ancaman (THREAT ASSESSMENT) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan.” Analisis Ancaman-Lah Yang Menentukan Apakah Ancaman Tersebut Bersifat Internal Atau Eksternal Serta Apakah Penanganannya Bersifat Defensif Atau Ofensif. Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan lebih dititikberatkan pada kawasan tertentu dengan memperhatikan derajat ancaman atau optensi ancaman berdasarkan kondisi geografis sebuah negara.
Hal itulah yang juga dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan[1] (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020. Acara diselenggarakan di Ballroom Hotel Pullman Lt. L Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/03/2020). Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis.
Dalam keynote speech-nya,
Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang di bahas dalam Rakornas Pamtas
ini adalah langkah sinergis seperti apa yang harus dilakukan menyingkapi banyaknya
temuan aktivitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui
prosedur formal. Contohnya di tahun 2018, Bakamla mencatat total pelanggaran di
wilayah perairan Indonesia mencapai 332 kasus dengan permasalahan utama
penyelundupan barang, narkotika dan human trafficking. Angka yang jauh lebih
besar tentu akan ditemukan di batas darat.
Wilayah perbatasan adalahi
gerbang & etalase bangsa sekaligus jadi buffer zone. Ada berbagai persoalan
dalam pengelolaan perbatasan, baik di darat, laut, maupun udara. Belum
selesainya penetapan & penegasan batas wilayah negara pada beberapa segmen
termasuk masalah FIR. Tak kalah pentingnya adalah terkait dengan sarana,
prasarana yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, perlu adanya teknologi
dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.
Di bidang pengamanan jumlah
Pos pengaman perbatasan kuantitasnya terbatas. Tidak sepadan dengan daerah yang
harus diawasi. Kondisinya masih lebih banyak menggunakan cara manual. Kita
membutuhkan peran teknologi & terpadunya sistem pengamanan aktivitas lintas
batas pada jalur non resmi, non PLBN, & resmi tapi bukan PLBN, yang
betul-betul terpadu, integrated border security system. Persoalan perbatasan
juga menyangkut kemiskinan karena itu perlu mennghadirkan pusat-pusat
kesejahteraan di wilayah perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai
peluang ekonomi bagi tumbuhnya kesejahteraan warga.
Dalam kondisi seperti itulah maka penulisan buku
ini. Buku dengan judul “ Pengamanan Perbatasan. - Catata Blog Seorang Prajurit
Perbatasan” Pengamanan tidak bisa dilepaskan dari Pembangunan kekuatan dan
kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai
dengan kemampuan negara serta diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang professional, modern yang mampu menindak dan menanggulangi
setiap ancaman. Selama ini pembangunan pertahanan negara dilakukan, dengan
memberi prioritas kepada pembangunan Ekonomi Nasional. Tetapi kini ada suasana
baru, pertama karena ekonomi Indonesia diyakini akan terus membaik; kemudian
produk industri pertahanan nasional kita juga ternyata kian diminati di negara
tetangga. Karena itu sudah saatnya negara membenahi gelar kekuatan pertahanan
kita secara keseluruhan termasuk di wilayah perbatasan.
Sebagai pertahanan dia diwajibkan punya kemampuan memonitor di wilayah terluar perbatasan nasional kita. Pada lokasi-lokasi tertentu di perbatasan kita harus mempunyai Lapangan Terbang yang mampu dimanfaatkan pesawat tempur. Di perbatasan semestinya ada gelar meriam batas atau meriam pantai yang bisa menjangkau posisi strategis yang diperkirakan jadi masuknya agresi musuh. Kodam perbatasan dan Polda perbatasan harus diperkuat dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan realitas dan prediksi ancaman yang ada. Mereka harus mempunyai kemampuan patroli dan menindak berbagai kegiatan illegal yang merugikan kepentingan nasional. Itulah sejatinya ide-ide yang ada pada saat penulisan Buku ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi pemerhati pertahanan di Perbatasan.
Seperti apakah gelar kekuatan pertahanan kita
dalam menjaga kedaulatan di perbatasan? Sejauh manakah aparat keamanan kita
mampu mengontrol pergerakan barang dan orang di perbatasan? Hal hal itulah yang
menjadi sasaran pengamatan dan menjadi Catatan seorang prajurit perbatasan
ini. Membaca buku ini secara perlahan
akan terlihat betapa kadang ketidak mampuan dalam menjaga kedaulatan negara
kita diperbatasan. Sehingga sering terjadi berbagai pemberitaan yang
menyuguhkan keprihatinan terkait payahnya managemen pengelolaan perbatasan
kedaulatan negara kita. Tapi setelah berita itu reda, ya kembali lagi ke pola
biasa, dan juga tidak akan mampu melakukan perubahan apalagi perbaikan. Itulah
yang terjadi hari demi hari. Perbatasan jadi menarik semua pihak, karena mereka
mencoba mencari kepentingan sektornya
masing-masing di sana.
Buku ini ibarat menyesuaikan kembali inti sari
dari tulisan-tulisan yang pernah ada di Web Wilayapertahanan.com dan
menyajikannya begitu rupa agar ia tetap menarik. Kadang diutarakan secara fulgar
dan menohok meski secara umum sudah diupayakan agar tulisannya bisa diterima
dalam norma kepenulisan biasa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas
partisifasi berbagai pihak yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu di sini.
Tetapi Buku dengan rangkaian pemikiran ini tidak akan bisa selesai tanpa
bantuan mereka. Mereka bisa ada di Kemhan, biasa ada di Kodam terkait,
Kemdagri, Kemlu dan Pemda terkait, Perguruan Tinggi Perbatasan terkait dan para
pemerhati pertahanan perbatasan. Semoga bermanfaat.
[1]
https://www.kapernews.com/2020/03/12/bnpp-gelar-rakornas-pengamanan-perbatasan-negara-tahun-2020/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar