Pesawat CN 295, Ikon Produk Kebanggaan Bangsa | WilayahPertahanan.Com

Pesawat CN 295, Ikon Produk Kebanggaan Bangsa | WilayahPertahanan.Com

Oleh  Harmen Batubara

Dalam rangka ikut membangun citra positif dan meningkatkan kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan negara tetangga, delegasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan-KKIP) melakukan lawatan Roadshow ke enam negara ASEAN. Negara yang dikunjungi adalah Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Kunjungan yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin itu dilakukan selama 10 hari, mulai tanggal 22 sampai 31 Mei 2013.

Pesawat CN-295 adalah jenis pesawat angkut sedang yang merupakan produk kerjasama antara PT Dirgatara Indonesia dan Airbus Military, Spanyol. Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, upaya kunjungan itu dilakukan sebagai salah satu bentuk KOMUNIKASI STRATEGIS dengan tujuan mempererat kerjasama bilateral di bidang pertahanan negara. Selama kunjungan, mereka bakal membicarakan berbagai aspek kerjasama pertahanan secara bilateral, pameran produk Industri Pertahanan dan  Joy Flight (uji terbang) dengan menggunakan pesawat CN-295.

Pemasaran Strategis

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bertekad meningkatkan peran industri pertahanan baik BUMN, maupun swasta. “Bukan saja untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, tetapi juga dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa, ”jelas Purnomo usai memimpin sidang KKIP yang membahas Perkembangan Alih Teknologi Kapal Selam dan Program KF- X/IF-X di Jakarta, 11 juni lalu.

KKIP selama ini telah memfasilitasi beberapa kerja sama luar negeri diantaranya dengan Korea Selatan, Turki, Rusia, China, Belanda, Perancis, Amerika Serikat, Belarus, Ukraina, dan Jerman. “KKIP juga telah berperan aktif membantu mempromosikan produk industri pertahanan diantaranya dengan melaksanakan road show untuk menawarkan produk CN-295 ke enam negara ASEAN , yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Philipina, Thailand dan Myanmar,”papar Purnomo.

Sebenarnya potensi Pertahanan Indonesia masih banyak yang bisa di andalkan serta perlu disinergikan. Indonesia sudah mempunyai Universitas Pertahanan, sudah ada Akademi Militer, Sekolah Staf dan Komando masing-masing angkatan,serta Lemhanan yang sudah banyak menerima siswa dari negara tetangga dan negara sahabat. Ini secara tidak langsung telah menyemai dan menjalin komunikasi yang baik dan bermakna bagi generasi pemimpin pertahanan masa datang di masing-masing negara itu dengan Indonesia.

Indonesia juga punya Pasukan penjaga perdamaian Internasional yang mulai di kenal di dunia internasional dan sangat dikenal di beberapa negera seperti Afrika, merujuk pada peran Kontingen Garuda di Kongo yang banyak dinilai para kalangan cukup melegenda. Pasukan Indonesia mampu membangun jalan raya hingga ratusan Km di tengah konflik di sekitarnya. Ada semacam keredibilitas, bahwa para pihak ternyata tidak mengganggu pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Sesuatu yang jarang bisa ditemukan.

Indonesia juga punya sarana pendidikan bagi pasukan penjaga perdamaian Dunia dan Anti Teror di Sentul yang telah jadi Ikon lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengharumkan peran strategis pertanahan bangsa. Semua potensi ini perlu saling sinergi agar dia bisa menjadikan lebih optimal berbagai potensi pertahanan yang ada. Hal ini perlu diochestrakan baik dari segi pengaturan KKIP atau dari segi Kebijakan (Ditjen Strategi Pertahanan-Kemhan).

Blue Ocean Strategi Perlu Sinergitas Nasional 

Bila dalam hal sinergitas produksi kita mengenak Blue Ocean Strategy yakni mengoptimalkan masing-masing tradisi produksi untuk mendapatkan yang paling efisien dan efektif maka dalam hal pemasaranpun sebenarnya kita memerlukan sinergitas para pihak.

Kalau KKIP telah berperan aktif dan membantu mempromosikan produk industri pertahanan dengan melaksanakan road show untuk menawarkan produk CN-295 ke enam negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Philipina, Thailand dan Myanmar-kita juga mengharapkan peran sinergis juga dari Kedutaan kita di berbagai negara tersebut dan yang tidak kalah pentingnya pada BUMN kita sendiri.

Kawasan Perbatasan, Melihat Konflik Laut Cina Selatan Sebagai Konflik Bilateral Biasa | KawasanPerbatasan.com

Kawasan Perbatasan, Melihat Konflik Laut Cina Selatan Sebagai Konflik Bilateral Biasa | KawasanPerbatasan.com

Oleh harmen batubara

Saya tertarik membaca kembali pernyataanProf. Ralf Emmers dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura- ASEAN dihimbau untuk tidak terlalu turut campur dalam menyelesaikan masalah sengketa di Laut China Selatan. Sebab jika bantuan yang diberikan ASEAN ternyata tidak dikehendaki oleh China, dampaknya akan buruk bagi hubungan negara-kawasan. “Isu Laut China Selatan ini menarik banyak perhatian karena China adalah negara besar, terutama bagi wilayah Asia. Sebagai negara besar, China dapat mengatasi isu ini dengan sumber daya mereka sendiri,” urai Prof. Ralf Emmers dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, lewat video conference di Jakarta, Selasa 10 Juli 2012.

Emmers menambahkan, bentuk bantuan yang diberikan ASEAN hendaknya terbatas hanya pada kesepakatan Code of Conduct (CoC) yang diadopsi di Kamboja satu dekade lalu. Hal ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, kepada VIVAnews  awal Juli 2012. Dia mengatakan bahwa sengketa Laut China Selatan antara China dan empat negara adalah masalah bilateral, tidak ada urusannya dengan ASEAN. “Kami tak akan membiarkan ada pihak ketiga yang ikut campur dalam mengatasi masalah ini. Ini masalah bilateral antara China dengan negara-negara lain, bukan China dengan ASEAN,” kata Hong Lei kala itu.(webpelangi on 11 Juli 2012)

Fakta Klaim Para Pihak Atas LCS

Kepulauan Spratly memang mempunyai cerita panjang dalam kaitannya dengan saling klaim wilayah negara di atas dalam konteks ZEE, historis serta penamaan pulau-pulau dan nama Laut Cina Selatan. Ada baiknya kita melihat berbagai fakta atas klaim ini dan kemudian menempatkan diri pada posisi yang tepat.

Tahun 1947 Republik Rakyat Cina (RRC) adalah Negara pertama yang mengklaim Laut Cina Selatan dengan cara membuat peta resmi klaimnya atas pulau-pulau tersebut, juga memberi tanda sebelas garis putus-putus di seputar wilayah Laut Cina Selatan. Meskipun demikian RRC tidak menempatkan personilnya di sana.

Klaim yang dilakukan Cina adalah atas dasar sejarah. Secara geografis jarak antara RRC dengan Kepulauan Spratly sangatlah jauh dan tidak terjangkau dengan menggunakan konsep landas kontinen dan ZEE. Tetapi Cina melakukan klaim terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly atas dasar sejarah.

Menurut Cina sejak 2000 tahun yang lalu Kepulauan Spratly sudah menjadi jalur perdagangan Cina. Konon telah ada jejak kehidupan Dinasti Cina di Kepulauan Spratly.  Argumen itu didukung dengan fakta-fakta sejarah diantaranya penemuan bukti-bukti arkeologis Cina dinasti Han (206-220 SM).

Konon pada abad ke-19 klaim atas wilayah itu sudah dilakukan oleh Cina tepatnya pada tahun 1876. Namun terjadi tumpang tindih klaim saat terjadi Perang Dunia I antara PERANCIS, INGGRIS DAN JEPANG yang melakukan ekspansi ke Laut Cina Selatan. Klaim yang lebih kuat adalah penerbitan peta dengan memasukkan hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayah RRC.

Baru sekitar tahun 1988, RRC melakukan ekspansi ke Kepulauan Spratly. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun berbagai  instalasi militer secara besar-besaran di Kepulauan Spratly. Pada tahun 1988 pula tercatat konflik Cina-Vietnam dimana pada saat itu terjadi pendudukan di Kepulauan Spratly dan Paracel dengan mengusir paksa tentara Vietnam. Hal ini semakin diperkuat dengan upaya DE JURE yaitu dengan menerbitkan UU tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.

Fakta lain kemudian memperlihatkan negara yang lebih dahulu melakukan pendudukan disana antara lain adalah Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan.

Vietnam mengklaim dan langsung melakukan pendudukan di Kepulauan Paracel dan Spratly setelah perang dunia kedua berakhir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Taiwan. Filipina juga melakukan klaim dengan menduduki kepulauan Spratly pada tahun 1971. Filipina beralasan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah bebas. Filipina  merujuk perjanjian San-Fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya atas kepulauan Spartly.

Vietnam melakukan klaim juga atas dasar historis. Vietnam menyatakan sudah menduduki Kepulauan Spratly dan Paracel pada abad 17. Selain itu ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah distrik Binh Son Vietnam. Vietnam Selatan menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dalam konferensi San Francisco. Kemudian Vietnam mulai menyatakan pemilikannya atas Kepulauan Spratly pada tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau di Kepulauan tersebut.

Filipina mulai menduduki kepulauan Spratly diawali pada tahun 1970. Prinsip utama yang dipakai Filipina dalam klaim ini adalah RES NULLIUS. Filipina berpendapat klaim mereka Res Nullius karena tidak ada kedaulatan efektif atas pulau-pulau tersebut sampai tahun 1930, sejak Perancis dan kemudian Jepang mengambil alih pulau pulau tersebut. Ketika Jepang meninggalkan kedaulatan mereka atas pulau-pulau sesuai dengan Perjanjian San Francisco,  ada pelepasan hak atas pulau-pulau tanpa penerima khusus. Klaim juga dilakukan karena prinsip ZEE yang dianggap Filipina bahwa kepulauan Spratly termasuk didalamnya.

Klaim selanjutnya dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia melakukan klaim terhadap beberapa pulau di Kepulauan Spratly yang kemudian diberi nama Terumbu Layang. Pulau tersebut termasuk dalam wilayah landas kontinen (LK) Malaysia atas dasar pemetaan wilayah negara yang dilakukan Malaysia pada tahun 1979. Brunei Darussalam juga melakukan klaim namun bukan terhadap gugusan yakni hanya wilayah laut di Kepulauan Spratly. Hal itu dilakukan setelah Brunei merdeka dari jajahan Inggris pada tahun 1984.

Berbagai konflik atas klaim ini sudah sering terjadi. Dimulai dengan konflik pertama bersenjata 1974 antara Cina dan Vietnam, kemudian kali kedua terjadi pada 1988. Selain itu pernah terjadi tembak menembak kapal perang antara RRC dan Filipina dekat Pulau Campones tahun 1996.

Konflik kembali terjadi pada tahun 2011. Pada waktu itu pasukan militer RRC gencar melakukan pendudukan dan latihan militer di sekitar pulau sengketa. Vietnam melakukan protes kepada Cina atas tindakan tersebut. Situasi makin memanas setelah kapal minyak PetroVietnam dirusak oleh militer Cina pada Mei dan Juni 2011. Vietnam pun melakukan pembalasan termasuk mengadakan berbagai kegiatan militer rutin tahunan di sekitar Laut Cina Selatan pada Juni 2011.

Tak hanya Vietnam, Filipina pun kian prustrasi ketika kapal pengangkut minyak Filipina ditangkap oleh militer RRC di sekitar perairan Kepulauan Spratly yang berangkat dari provinsi Guangdong  Selatan menuju Singapura. Rute yang dilalui memang berdekatan dengan wilayah-wilayah yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Filipina pun mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal masalah ini.

Taiwan juga tak luput dalam melakukan klaim terhadap kepulauan Spratly. Klaim dibuktikan dengan pendudukan pada tahun 1956 di Kepulauan Spratly. Sebelumnya pada tahun 1947 Taiwan telah menerbitkan peta wilayah yang memasukkan Kepulauan Spratly di dalam wilayahnya. Salah satu klaimnya adalah pulau terbesar di kepulauan tersebut yaitu Pulau Aba alias Taiping Island.

Malaysia melakukan klaim terhadap kepulauan Spratly atas dasar Peta Batas Landas Kontinennya. Terlebih lagi sesuai UU Unclos 1982 secara jelas memperlihatkan bahwa sebagian wilayah kepulauan Spratly masuk ke dalam wilayah landas kontinen Malaysia. Malaysia juga melakukan upaya-upaya lain seperti pendudukan, klaim serta penamaan terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly.

Pendudukan dilakukan Malaysia oleh pasukan militernya dimulai pada tahun 1977. Pada tanggal 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 Pasukan Komando ke Terumbu Layang, dan pada tahun yang sama Malaysia melakukan survey dan kembali menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia.

Berbeda dengan negara pengklaim lainnya, klaim yang dilakukan Brunei bukan terhadap gugusan pulau tetapi hanya pada wilayah laut kepulauan Spratly. Brunei merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk klaim dan  pendudukan militer di wilayah gugusan Kepulauan Spratly. Brunei melakukan klaim atas dasar konsep ZEE dimana sebagian wilayah dari kepulauan Spratly masuk dalam ZEE Brunei Darussalam.

Dari sekilas penjelasan tersebut diatas sudah dapat disimpulkan bahwa kepulauan Spratly menjadi rebutan klaim oleh negara-negara bersengketa tersebut karena POTENSI EKONOMI, POLITIS DAN GEOSTRATEGIS. Jadi terlihat dengan jelas bahwa ini adalah persoalan bilateral para negara pengklaim. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik panjang yang hingga sekarang. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang tepat untuk menangani kasus ini untuk meminimalisir konflik yang terjadi terutama sesama anggota ASEAN.

Berbaga Upaya Yang Telah Dilakukan

Beberapa usaha untuk menyelesaikan sengketa antar negara ini sudah dilakukan, di antaranya adalah pada tahun 1991, Cina melakukan perundingan bilateral dengan Taiwan mengenai eksplorasi minyak bersama yang berlangsung di Singapura.

Pada tahun 1992, Cina mengadakan pertemuan bilateral dengan Vietnam dan menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok khusus dalam menangani sengketa perbatasan teritorial.

Pada bulan Juni 1993, Malaysia dan Filipina melakukan hal yang sama dengan menandatangani perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun di wilayah yang disengketakan.

Cina dan Filipina juga melakukan pertemuan untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah Spratly. Dan Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam juga sudah bertemu untuk membicarakan hak pengelolaan ladang minyak di sekitar Sabah.

Sedangkan beberapa perjanjian multilateral yang pernah dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly, antara lain Deklarasi Kuala Lumpur 1971, yang membahas tentang kawasan damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) atau ZOPFAN.

Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976

Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF), yang dibentuk pada tahun 1994. Pertemuan ARF pertama kali dilangsungkan di Bangkok.

KTT ASEAN V tahun 1995, yang menghasilkan traktat mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Asia Zone-Nuclear Free Zone).

Technical Working Groups, Groups of Experts dan Study Groups, yang dipelopori oleh Indonesia. Dialog ini melibatkan aktor-aktor non-negara seperti ahli-ahli kelautan dan para akademisi. Dalam pembentukannya, tim yang tergabung mencari jalan terbaik bagi semua pihak yang bersengketa dengan menjalankan proyek kerjasama dalam hal monitoring ekosistem, keamanan navigasi, pelayaran dan komunikasi di Laut Cina Selatan. Dalam dialog ini kemudian disepakati proyek kerjasama dalam bidang penelitian keragaman hayati.

Dibawanya permasalahan ini oleh Indonesia ke ASEAN Post-Ministerial Conference, yang berhasil mendudukkan 22 negara se-Asia Pasifik.

Tahun 2002, ASEAN dan Cina menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea. Dll.

Kudeta Militer- Membandingkan Mesir dan Indonesia | KawasanPerbatasan.com

Kudeta Militer- Membandingkan Mesir dan Indonesia | KawasanPerbatasan.com

Oleh: Wiranto[1]

Gejolak politik di Mesir belum juga usai. Kelompok pendukung presiden terguling Muhammad Mursi masih terus melakukan berbagai upaya menolak pemerintahan baru dari hasil kudeta militer. Situasi tidak menentu di Mesir berawal dari ketidakpuasan terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Mursi, yang kemudian mendapat dukungan militer. Mereka mengultimatum Mursi agar mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan oposisi.

Ultimatum itu ditolak mentah-mentah oleh Mursi yang berlatar belakang kelompok Ikhwanul Muslimin. Pendukung utama Mursi: Partai Kebebasan dan Keadilan, adalah pemenang pemilu. Akhirnya militer mengambil alih kekuasaan Mursi pada 3 Juli 2013 dengan dipimpin Panglima Militer Jenderal Abdel Fatah Sisi. Ketua Mahkamah Agung Adly Mansour ditunjuk sebagai presiden transisi.

Langkah ini tak bisa diterima Ikhwanul Muslimin dan para pendukung Mursi. Mereka berdemonstrasi, melibatkan lebih dari sejuta massa, dan meminta Mursi dikembalikan sebagai presiden. Bentrokan pun tak terhindarkan dengan puluhan korban jiwa dan ratusan orang lainnya menderita luka-luka.

Mei 1998 

Situasi seperti ini pernah kita alami. Saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran di pelbagai kota yang menuntut mundur Presiden Soeharto. Konsentrasi ratusan ribu orang mengepung Ibu Kota. Kejadian bermula tanggal 13 Mei 1998, tatkala mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tengah berkabung lantaran empat rekannya meninggal tertembak aparat kepolisian saat berunjuk rasa pada 12 Mei 1998.

Sebagian mahasiswa ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Iring-iringan kemudian menimbulkan konsentrasi massa di beberapa lokasi. Tanpa ada yang mengomando, konsentrasi massa pun bergerak. Situasi ini diikuti kelompok kerumunan lain sehingga terjadilah pergerakan massa di banyak lokasi.

Dimulai dari kawasan Jalan Kyai Tapa, Grogol, lalu Jalan Daan Mogot dan Jalan S Parman, makin lama, kerumunan orang meluas. Mereka tak hanya bergerak, tetapi juga merusak dan menjarah. Keesokan harinya, 14 Mei 1998, kerusuhan merembet ke wilayah sekeliling Jakarta. Perusakan, penjarahan, dan pembakaran juga terjadi di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selaku Panglima ABRI saat itu, saya berinisiatif menggelar rapat luar biasa yang melibatkan unsur polisi, TNI, Panglima Komando Utama ABRI, dan Gubernur DKI.

Saya langsung meminta Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya untuk mengomando dan mengendalikan langsung di lapangan. Pasukan dari Jawa Timur, Kostrad, dan Marinir ikut saya perintahkan menjaga keamanan Ibu Kota. Hanya dalam tempo tiga hari sejak kerusuhan meletus, situasi dapat dikuasai aparat keamanan. Pada tanggal 15 Mei 1998, kondisi Ibu Kota dan sekitarnya berangsur pulih.

Saya tak bermaksud memamerkan keberhasilan meredam situasi huru-hara di Jakarta pada saat itu. Sama sekali tak benar jika TNI membiarkan kondisi rusuh dan penjarahan saat itu. Jika memang TNI melakukan pembiaran, mustahil kerusuhan itu bisa terkendali dalam tiga hari.

Memang korban jiwa akibat massa yang terbakar di beberapa pertokoan dikabarkan mencapai lebih dari 200 orang. Itu sungguh sangat menyedihkan dan amat kami sesalkan. Karena itu, aparat saya perintahkan segera menghentikan kerusuhan agar korban tidak terus bertambah.

Marilah kita tengok pula kerusuhan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Kejadian bermula pada 3 Maret 1991 ketika warga kulit hitam Rodney King tertangkap dan dianiaya empat polisi. Kebetulan ada seorang warga yang merekam peristiwa itu dan menyerahkannya ke stasiun televisi.

Protes pun berdatangan sehingga akhirnya keempat polisi diseret ke pengadilan. Ketika pengadilan setempat pada 29 April 1992 menyatakan empat polisi itu tak bersalah, meledaklah suara ”ketidakadilan rasial”.

Kerusuhan meledak di Los Angeles dan berjalan berhari-hari. Penjarahan terjadi di mana- mana. Ratusan toko dan fasilitas sosial dibakar. Lebih dari 50 orang tewas, ribuan orang terluka, dan 5.000 orang ditangkap.

Jangan pula kerusuhan Mei dibandingkan dengan perebutan kekuasaan di Suriah dan Libya. Perang di Suriah yang berlangsung hampir 26 bulan itu membunuh lebih dari 100.000 nyawa. Adapun perebutan kekuasaan di Libya yang akhirnya menewaskan Presiden Moammar Khadafy membuat lebih dari 30.000 nyawa melayang.

Kudeta militer

Satu lagi pembeda utama antara peristiwa di Mesir dan Indonesia adalah peran militer. Di Mesir, meski tanpa mandat, militer mengambil alih kekuasaan. Di Indonesia, militer memilih tetap menjaga kelangsungan kehidupan yang demokratis. Pada tanggal 18 Mei 1998, tiga hari sebelum mengundurkan diri, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1998 yang mengangkat Menhankam/Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Inti dari Inpres itu adalah memberi kewenangan kepada Panglima ABRI menentukan kebijakan nasional menghadapi krisis, mengambil langkah secepatnya untuk mencegah dan meniadakan penyebab atau peristiwa yang mengakibatkan gangguan nasional, serta meminta para menteri dan pemimpin lembaga pusat serta daerah membantu tugas Panglima ABRI.

Kondisi sangat kritis, Indonesia di ambang perang saudara, salah melangkah bisa membawa kehancuran total. Wajarlah kalau Kassospol saat itu, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, bertanya, ”Apakah Panglima akan mengambil alih?”

Saya jawab, ”Tidak ! Mari kita antar proses pergantian pemerintahan secara konstitusional.”

Bagi saya demokrasi adalah jalan terbaik. Tidak ada alasan untuk membangun otoritarianisme dan kediktatoran. Pengambilalihan kekuasaan atau kudeta bagi saya merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Kudeta juga berarti mengabaikan hak rakyat dalam pemilu.

Jika itu terjadi, peristiwa itu akan merupakan sejarah buruk dan cacat demokrasi dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara. Saya lebih memilih menjaga demokrasi daripada sekadar berkuasa, tetapi menghalalkan segala cara.

Mendagri pimpin Raker BNPP ke-5 dan Semangat Membangun Wilayah Perbatasan | WilayahPerbatasan.com

Mendagri pimpin Raker BNPP ke-5 dan Semangat Membangun Wilayah Perbatasan | WilayahPerbatasan.com

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 18 juli 2014 menggelar rapat kerja ke-lima di HOTEL BOROBUDUR, LAPANGAN BANTENG, JAKARTA PUSAT. Rapat kerja yang bertemakan ‘DENGAN MEMBUKA KETERISOLASIAN KAWASAN PERBATASAN, KITA WUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KERANGKA NKRI’ ini, dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Rapat kerja yang dimulai pukul 09:30 WIB ini dihadiri juga PANGLIMA TNI LAKSAMANA AGUS SUHARTONO, dan MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/KEPALA BAPPENAS ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA. Sementara Kementerian lainnya yang terkait dengan BNPP ini, DIWAKILI OLEH WAKIL MENTERI ATAU PEJABAT ESELON 1. SELAIN ITU, 13 GUBERNUR YANG MERUPAKAN ANGGOTA BNPP juga turut hadir.

Dari pelaksanaan Raker ini saja kita sudah mafhum bahwa dalam hal soal rapat negara kita memang tiada tandingannya-tapi begitu melihat realitas di perbatasan sungguh sangat kontras. Para penentu kebijakan negara itu dapat rapat tenang dan penuh fasilitas sementara wilayah dan warga yang di rapatkan itu benar-benar tengah sekarat. Sekarat karena terisolasi, sekarat karena urat nadi ekonomi yang mati dan mereka tidak memiliki akses apa-apa kecuali kemalaratan itu sendiri. Benar-benar kehidupan yang mematikan.

Rapat BNPP ini sendiri adalah kali ke-5  serta difokuskan pada satu isu strategis khusus, yaitu isu tentang keterisoalisian kawasan perbatasan. Menurut Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, ada lima agenda utama pengelolaan perbatasan negara.

Pertama, agenda penetapan dan penegasan batas wilayah negara. Kedua, agenda peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum. Ketiga agenda pengembangan ekonomi kawasan. Keempat, peningkatan pelayanan sosial dasar; dan Kelima, agenda penguatan kelembagaan.

Gaungnya dan Gemuruh Rapat

Rapat akbar BNPP ke -5 ini tentu akan menarik perhatian para media, dan berbagai pejabat lain terkait ikut juga terekpos; misalnya Menkopolhukam, beliau  dalam tuturannya bersyukur bahwa pengelolaan perbatasan masih menjadi pokok kebijakan, karena berkaitan erat dengan rencana pembangunan nasional. Selain itu juga berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional dan upaya meningktakan kesejahteraan.

Menurut beliau “Pemerintah pada dasarnya memiliki komitmen tinggi dengan reorientasi pendekatan pembangunan dari semula kepentingan keamanan menjadi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan komitmen ini tak lagi perbatasan menjadi halaman belakang, tapi halaman depan,”

Menurut Menkopolhukam, ada 3 aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan perbatasan wilayah. Pertama aspek geografi di mana sampai hari ini masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik; Aspek kedua, lanjutnya, adalah demografis, di mana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan. “Misalnya illegal loging, ini menjadi tantagan bersama.”; dan Aspek ketiga, sambung nya lagi, terkait banyaknya wilayah perbatasan daerah yang masih terisolir dan tertinggal, namun bersinggungan dengan negara lain. Maka itu rentan masuknya paham asing dan sangat mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan.

Selain itu, aspek lain yang harus diperhatikan terkait wilayah perbatasan mudahnya budaya asing masuk ke wilayah perbatasan. Dari sisi keamanan juga sangat berpengaruh, kondisi ini ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang baik. “Hal ini berdampak pada keamanan nasional baik langsung maupun tak langsung,” Maka itu, menurut Menkopolhukam, beberapa pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur di perbatasan, sekaligus mendorong potensi pertumbuhan strategis. Selain itu juga meningkatkan SDM setempat agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan semakin kokoh wilayah perbatas NKRI.

Tokoh lain yang juga  memberikan komentar adalah  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas  Armida Salsiah Alisjahbana; menurutnya  untuk pembangunan perbatasan perlu dilakukan pembangunan konektifitas bisa dilakukan dengan membangun jalan non status yang menghubungkan antar desa. Tidak hanya itu, Armida juga menilai untuk membuka keterisolasian perbatasan negara, perlu juga dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, untuk konektifitas jalur darat dan laut. Pembangunan akses untuk konektifitas tersebut, lanjutnya, bisa dilakukan dengan membentuk lokasi prioritas (lokpri) untuk membangun wilayah perbatasan. Sedangkan untuk wilayah perbatasan laut, permasalahan utamanya adalah minimnya akses antar pulau terluar.

“Pembangunan atau rehabilitasi dermaga kecil (perintis) dan tambahan perahu di pulau-pulau terpencil serta terluar. Hanya saja menurutnya  anggaran pemerintah masih minin untuk melakukan pembangunan jalan konektifitas tersebut. “Pemerintah hanya memiliki anggaran Rp26 triliun untuk 19 dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, pemerintah berencana akan melibatkan invenstor,” imbuhnya.

Kementerian Lain Juga Mulai Aksi

KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI mengalokasikan 3.750 rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Belu, wilayah batas antara RI-Timor Leste.  ”Jumlah alokasi rumah tersebut terdiri dari 2.305 unit merupakan sisa tahun 2011 dan sisanya 1.445 unit merupakan usulan baru pada tahun 2012,” kata Bupati Belu Joachim Lopez di Atambua, Kamis (06/12/) waktu itu. Joachim mengatakan, hal itu menjawab soal intervensi pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Belu untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni bagi warga di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste tersebut.  Ia mengakui masih banyak masyarakat yang tersebar di 24 kecamatan di kabupaten tersebut, yang belum mermiliki rumah layak huni, dan membutuhkan fasilitas bantuan perumahan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belu sudah menerima kucuran bantuan Rp 350 miliar dari Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk pembangunan perumahan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu. “Jumlah itu yang terbesar dari keseluruhan bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat oleh sejumlah kementerian yang mencapai total Rp 825 miliar,” kata Joachim. Terhadap alokasi jumlah perumahan yang diberikan tersebut, katanya, Pemerintah Kabupaten Belu telah menyediakan lahan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut.  Pemerintah Kabupaten Belu telah mengeluarkan kebijakan untuk membagi alokasi 3.750 unit rumah di Kabupaten Belu tersebut, selain untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga akan disalurkan kepada warga eks-pengungsi Timor Timur yang masih berada di daerah tersebut dan telah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.

Dia berharap, dengan perhatian pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat RI tersebut, bisa memberikan manfaat warga miskin dan warga eks-Timor Timur di wilayah perbatasan tersebut, untuk bisa meningkatkan derajat ekonomi dan mencapai kesejahteraannya.  Menteri Perumahan Rakyat RI Djan Faridz mengatakan alokasi kuota bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada 2012 berjumlah 250 ribu unit yang akan disalurkan ke seluruh wilayah negara kepulauan tersebut. “Jumlah itu merupakan alokasi kuota yang pemerintah sediakan di tahun 2012 ini dan sedang disalurkan sesuai permintaan pemerintah daerah masing-masing,” kata Djan Faridz saat berkunjung ke Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. (IndonesiaRayaNews.com)

Di Provinsi Kalimantan Timur semangat memperkuat pembangunan perbatasan itu juga semarak. Pemda menargetkan akhir tahun ini sudah mampu menuntaskan pembangunan tiga landasan pacu di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pembangunannya TERLETAK DI LONG BAWAN KABUPATEN NUNUKAN, LONG AMPUNG DI KABUPATEN MALINAU, DAN DATAH DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT (KUBAR). “Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa rampung, itu target kita. Sehingga bisa difungsikan. Harapannya, pesawat Herucles dan pesawat ATR bisa mendarat agar berdampak positif untuk ekonomi,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy, Senin, 1 April 2013.

Landasan pacu Bandara Long Bawan diperpanjang dari 1.500 meter menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Di Bandara Long Apung dari 940 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter. Adapun di Bandara Datah Dawai dari 850 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter. Total dana yang digunakan untuk pengembangan tiga bandara tersebut, mencapai Rp 400 miliar, dianggarkan melalui APBD Kaltim 2012 dan 2013. Biaya terbesar untuk pengembangan Bandara Datah Dawai yang menelan anggaran mencapai Rp 150 miliar, diikuti Bandara Long Ampung sebesar Rp 130 miliar, dan Bandara Long Bawan sbebsar Rp 120 miliar.

Farid mengatakan tiga bandara tersebut nantinya akan berfungsi sebagai jalur distribusi bahan bahan pokok di perbatasan. Selama ini, sulitnya distribusi membuat harga  sejumlah bahan pokok melambung tinggi dibandingkan kota lain di Kalimantan Timur. “Semen satu sak bisa mencapai  Rp 1,3 juta. Ini akibat pasokannya langka di perbatasan,” ujarnya. Selain itu, Farid mengatakan bandara juga bisa difungsikan sebagai sarana pengamanan dan ketahanan Negara di perbatasan. TNI bisa memanfaatkannya untuk sirkulasi pasukan hingga kebutuhan pokok anggota di lapangan. “Sehingga pembangunanya kerjasama antara pemda dengan TNI,” katanya. Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pelayanan sosial pun harus dilakukan secara nyata di kawasan perbatasan.(Tempo; april 2013)

Negara Kepulauan Negara Benua Maritim

Oleh: Muhidin M Dahlan[1]

Rangga Lawe, pendekar pesisir terbaik pelabuhan Tuban, akhirnya mati di air tawar pedalaman Jawa (Sungai Tambakberas). Kematian yang dramatis pada 1295 itu diinformasikan Kitab Pararaton dan didedah secara detail dalam Kidung Rangga Lawe. Kematian tragis itu kemudian didramatiskan S Tidjab dan Sanggar Prativi secara audio di serial sandiwara Tutur Tinular (1989), khususnya Episode 10 dan 11.

Oleh: Muhidin M Dahlan[1]

Rangga Lawe, pendekar pesisir terbaik pelabuhan Tuban, akhirnya mati di air tawar pedalaman Jawa (Sungai Tambakberas). Kematian yang dramatis pada 1295 itu diinformasikan Kitab Pararaton dan didedah secara detail dalam Kidung Rangga Lawe. Kematian tragis itu kemudian didramatiskan S Tidjab dan Sanggar Prativi secara audio di serial sandiwara Tutur Tinular (1989), khususnya Episode 10 dan 11.

Rangga Lawe—atau Piagam Kudadu menyebutnya Arya Adikara—tumbang di air tawar pedalaman Jawa. Kita membaca tumbangnya Rangga Lawe sebagai nubuat hilangnya pamor Maritim di Jawa.

Tuban pada masanya adalah pelabuhan internasional terbesar. Ketika masa suram Majapahit datang, lenyap pula kebesarannya. Dalam novel klasik Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik, kekuatan maritim Tuban tersaruk tak berdaya ke bawah pasir.

Baca  Juga  :  Luhut Binsar Panjaitan, Medan Geopolitik Baru

Armada maritim Tuban hancur segalanya tatkala rezim pasca-Majapahit, yakni Demak, lebih berorientasi pada air tawar di pedalaman. Demak lebih kagum pada angkatan darat (kuda) ketimbang angkatan laut (kapal). Pada akhirnya parafrase: ”Jawa ini lautnya luas daratannya kecil” mirip dengan dongengan yang nyeri.

Ironi maritim

Art Jog 13 dan Borobudur Writers & Cultural Fest secara bersamaan mengangkat ”Maritime Culture” serta ”Bahari dan Rempah Nusantara” sebagai tema penjelajahan dan perbincangan kreatif tahun 2013. Dua penyelenggaraan event seni dan kreativitas di Yogyakarta dan Jawa Tengah ini seperti merayakan ironi panjang yang nyeri tentang maritim.

Yogyakarta dan juga Borobudur memang dekat dengan laut. Namun, lautnya lebih banyak terbentuk sebagai dongeng negatif lewat tuturan Nyi Roro Kidul. Laut selatan adalah laut mati, laut yang tak produktif. Di kota dengan tradisi maritim yang ”negatif” inilah tinggal seniman, perajin, sekolah seni, dan penulis budaya. Mereka diminta untuk memeriksa dan merayakan (matinya) kultur maritim itu.

Peristiwa seni itu hanya serangkaian kronik dari suara-suara yang (ingin) mengembalikan (peradaban) maritim yang riuh di media massa dalam 10 tahun terakhir ini. Dan tentu saja disertai lini masa peristiwa buruk di paras maritim.

Yang agak mengagetkan adalah ketika Raja Mataram Sultan Hamengku Buwono X menyerukan untuk membangun budaya maritim ini dalam sebuah kampanye politik tahun 2009. Kita tahu, tak ada jejak budaya maritim yang kuat dalam Kesultanan Mataram.

Ketika menyerang pelabuhan laut VOC di Batavia pada 1629, Sultan Agung menggunakan armada darat. Dan kalah. Yang tersisa dari kekalahan itu adalah tanah-tanah pertanian (agraris) di desa-desa sepanjang Jawa Barat yang dilalui armada darat, terutama Karawang dan Cirebon.

Menonton maritim

”Rangga Lawe mati” adalah kutukan. Berabad-abad tak bertolak ke laut, kita lupa bagaimana bau laut, bahasa ikan, rempah, cara berperang di atas buih ombak, dan cara mengeksplorasi bahari menjadi kekuatan ekonomi baru.

Bahkan, lupanya kita bersifat mendasar, seperti kata WS Rendra (2008) di Yogyakarta, ”Negara kita adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki laut. Negara-negara lain hanya mempunyai pantai. Tetapi, negara kita mempunyai Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Timor, dan Laut Sawu. Namun, toh, ketatanegaraan kita tetap saja ketatanegaraan
negara daratan, bukan Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia.”

Pemerintah sudah menghafal setiap jengkal luas laut dan pantai Nuswa Antara bernama Indonesia ini. Namun, data itu ditafsir sebagai pariwisata. Tak jauh dari itu. Maritim dilihat bukan sebagai budaya dan sikap, apalagi politik, melainkan maritim sebagai tontonan.

Karena tontonan ini pula, misalnya, pemerintah mendaratkan orang-orang Bajo di Gorontalo dan Manado. Mereka diminta menetap, bertani, dan ikut program Keluarga Berencana. Padahal, kata etnografer asal Perancis, Francois-Robert Zaco (2008), orang-orang Bajo telah hidup di atas buih laut berabad-abad lamanya. Perahu adalah rumahnya. Ikan adalah teman hidupnya.

Dan realitas baru yang menimpa orang Bajo pada abad ke-21 adalah bergelombang orang-orang film atas persetujuan pemerintah menjadikan orang-orang laut ini jadi tontonan.

Di Yogyakarta tahun 2013, mari ramai-ramai menonton kultur maritim sampai tandas.

---

[1] Muhidin M Dahlan Koordinator Penulisan Almanak Seni Rupa Jogja; Bergiat Di Warungarsip.Co Yayasan Indonesia Buku;kompas.11 juli 2013

RUU Komponen Cadangan, Secara Konsep lemah dan Tidak Terintegrasi | WilayahPertahanan.Com

RUU Komponen Cadangan, Secara Konsep lemah dan Tidak Terintegrasi | WilayahPertahanan.Com

Indonesia kini tengah bersilat lidah beradu argumen tentang pentingnya tidaknya pembentukan Komponen Cadanga. Para penggiat Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM), Imparsial, menolak usulan rancangan undang-undang (RUU) Komponen Cadangan (Komcad) yang memuat wajib militer bagi warga negara sipil. Menurut mereka Pemerintah lebih baik meningkatkan kapasitas komponen pertahanan inti dan teknologi pertahanan yang ada. Kebutuhan membentuk komponen cadangan dianggap belum mendesak karena Indonesia tidak memiliki ancaman perang setidaknya hingga 15 tahun mendatang. Peneliti Imparsial, Al Araf mengatakan itu di Jakarta, Senin (3/6/2013).

Menurut Araf, saat ini konsep pertahanan modern di dunia lebih mengutamakan teknologi dan kualitas sumber daya manusianya ketimbang menambah kuantitas. Misalnya, negara-negara di Eropa yang sudah menghapuskan wajib militer bagi warga sipil dan bahkan mengurangi jumlah tentara atau komponen intinya. “Sekarang bukan lagi seperti Zaman Yunani yang strategi pertahanan itu mengutamakan kuantitas prajurit,” ujarnya.

BRAND NEW UNLOCKED BLACKBERRY Q10 WHITE 16GB From BlackBerry Price: $714.99 Availability: Usually ships in 1-2 business days Ships from and sold by HeavyDuty Electronics 11 new or used available from $699.99

Product Description

2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 4G Network LTE SIM Yes Announced 2013, January Status Available. Released 2013, April Body Dimensions 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) Weight 139 g (4.90 oz) Keyboard QWERTY Display Type Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) Multitouch Yes Sound Alert types Vibration, MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes Memory Card slot microSD, up to 64 GB Internal 16 GB storage, 2 GB RAM Data GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0 Camera Primary 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, image stabilization, face detection Video Yes, 1080p@30fps Secondary Yes, 2 MP, 720p Features OS BlackBerry 10 OS Chipset TI OMAP 4470 CPU Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 Browser HTML5 Radio TBD GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, MIDP 2.1 Colors Black, White - SNS integration - HDMI port

Dari aspek anggaran, wajib militer juga hanya akan membebani anggaran negara karena membutuhkan pelatihan-pelatihan bagi warga sipil. Lebih baik, kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk memperbaharui alutsista TNI dan komponen pertahanan inti lainnya. Yang lebih membahayakan dengan adanya wajib militer adalah penyalahgunaan untuk membentuk milisi-milisi yang berpotensi digunakan dalam konflik horizontal. “Secara sosiologis, itu bisa jadi sarana pelatihan pelaku kejahatan. Akan sulit mengontrolnya, dari kasus Cebongan saja kita bisa lihat bahwa komponen intinya saja sulit dikontrol, apalagi komponen cadangan,” tuturnya.

Negara Demokrasi Negara Sebatas Akan

Indonesia memang negara demokrasi dan negara akan artinya hanya “akan” dan tidak pernah tuntas,. Setiap pendapat perlu didengar dan dicermati, tetapi satu hal yang perlu diingat membangun pertahanan memerlukan usaha mendasar, terintegrasi dan berlanjut. Bukan apa-apa. Dua tahun lalu pemerintah lewat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pernah membentuk Garda Batas. Pemerintah membentuk Garda Batas yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuda di kawasan perbatasan. Pembentu kan Garda Batas ditujukan sebagai bagian dari pengembangan manajemen lintas batas negara. Ditargetkan, hingga 2014 mendatang anggota Garda Batas akan mencapai dua ribu orang yang tersebar di 111 kecamatan lini terde pan prioritas perbatasan. Keberadaan relawan dalam Garda Batas tersebut perlu ditegaskan peran dan fungsinya. ”Selama dalam konteks membangun partisipasi pembangunan dari masyarakat setempat, banyak pihak melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Namun, jika para relawan yang tergabung dalam Garda Batas tersebut memerankan fungsi pengamanan, apalagi jadi “milisi” tentu masalahnya jadi lain lagi. Fungsi penjagaan pengamanan dan lalu linas batas negara semestinya menjadi tanggungjawab kepolisian yang di back up oleh TNI.

Sudah ada delapan angkatan kader Tasbara yang dididik dan dilatih oleh BNPP untuk ikut serta menjaga perbatasan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga perbatasan.   Peserta Bintek Manajemen Tasbara Angkatan IX-X Tahun 2011 diikuti oleh 111 orang terdiri dari Camat 21 orang, Dan Ramil 23 orang, Kapolsek 30 orang, Pemerintahan Kabupaten 27 orang dan Fasilitator 10 orang. Mereka adalah Pembina di level Kecamatan yang membina kader-kader Garda Batas dalam ikut serta memelihara tanda-tanda batas negara dan mengembangkan potensi yang tersedia di kawasan perbatasan. Tetapi kini sudah jadi apa program itu? Jelas program itu sudah tidak terdengar lagi. Seorang kawan malah “miris”, semua itu hanya program cari “duitnya” orang-orang BNPP. Kawan lain juga menilai RUU Komcad kita itu terlalu datar, lemah dan tidak terintegrasi; seolah mereka hanya sekedar berbuat tanpa suatu konsep yang jelas dan utuh.

Komponen Cadangan Melaysia

Malaysia sudah lama mempunyai Komponen Cadangan yang disusun sesuai UUnya dan sudah terintegrasi dengan kekuatan militernya. Menreka menyebutnya Askar wathaniah, dan sudah terintegrasi dengan Satpur, banpur dan banmin tentara regular diraja Malaysia dan jumlahnya juga tidak tangung-tanggung, untuk tahun 2011 jumlahnya sudah mencapai 45 ribu personil dalam 15 divisi. Untuk sepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia ( Sabah-Kaltim dan Sarawak-Kalbar) terdapat 4 devisi atau setara 2000 personil.

Askar Wataniah Malaysia (AW) adalah badan sukarela yang merupakan Angkatan Cadangan Tentara Darat Malaysia sebagai benteng kedua dalam mempertahankan negara Malaysia. Penyertaan rakyat dalam AW merupakan satu sumbangan murni dalam menyambut seruan pertiwi Malaysia sesuai dengan konsep HANRUH (Pertahanan Menyeluruh) yang ditetapkan dalam Dasar Pertahanan Negara.

Askar Wataniah (AW) telah diorganisasikan dan distrukturkan dalam komponen-komponen berikut:Elemen Tempur melekat pada satuan Tempur;

Elemen Bantuan Tempur melekat pada bantuan tempur;Elemen Bantuan Pelayanan melekat pada satuan admin;Elemen Pakar; Pasukan Latihan Perwira Cadangan (PALAPES); dan Pasukan AW Kerahan (Mobilisasi).

Elemen Tempur.Yaitu Seri 500 Askar Wataniah. Elemen ini berperan sama seperti pasukan-pasukan infantri Angkatan Tentara Tetap. Pada saat ini terdapat enam belas rejimen Seri 500 AW di seluruh Malaysia. Setiap rejimen mempunyai tiga batalion yang ditempatkan di beberapa lokasi.

Resimen  yang dibentuk tahun 1981.

Rejimen 501 Askar Wataniah, Kem Tebrau, Johor Bharu; Rejimen 502 Askar Wataniah, Kem Sungai Buloh, Selangor; Rejimen 503 Askar Wataniah, Kem Jalan Tambun, Ipoh, Perak ;Rejimen 504 Askar Wataniah, Kem Bukit Keteri, Kangar, Perlis ;Rejimen 505 Askar Wataniah, Kem Teluk Sisik, Kuantan, Pahang; Rejimen 506 Askar Wataniah, Kem Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan; Rejimen 507 Askar Wataniah, Kem Bukit Perwira, Kota Kinabalu, Sabah ;Rejimen 508 Askar Wataniah, Kem Jalan Rasah, Seremban, Negeri Sembilan ;Rejimen 509 Askar Wataniah, Kem Lebuhraya Peel, George Town, Pulau Pinang;Rejimen 510 Askar Wataniah, Kem Sri Rejang, Sibu, Sarawak ;Rejimen 511 Askar Wataniah, Kem Ria Kompleks, Kuching, Sarawak ;Rejimen 512 Askar Wataniah, Kem Padang Midin, Kuala Berang, Terengganu.

Resimen yang dibentuk tahun 1993.

Rejimen 513 Askar Wataniah, Kem Jalan Kolam Air, Sungai Petani, Kedah ;Rejimen 514 Askar Wataniah, Kem Bukit Beruang, 75450 Melaka; Rejimen 515 Askar Wataniah, Kem Jalan Ampang, Kuala Lumpur;Rejimen 516 Askar Wataniah, Kem Kukusan, Tawau, Sabah

Moeldoko, Kepala Staf TNI AD yang Baru | WilayahPertahanan.Com

Moeldoko, Kepala Staf TNI AD yang Baru | WilayahPertahanan.Com

oleh harmen batubara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui usulan Panglima TNI dan mengangkat Letjen TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo. Perwira militer asal Kediri ini lahir 8 Juli 1957, lulus Akademi militer pada 1981. Presiden mengatakan pelantikan KSAD yang baru dilakukan pada Rabu, 22 Mei 2013 menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki akhir masa baktinya pada Mei 2013.

Presiden berharap KSAD baru mampu mencegah terulangnya kasus kekerasan oleh oknum prajurit TNI AD. Seperti yang terjadi pada kasus penyerangan di Lapas Cebongan dan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU). Ia juga berpesan agar Moeldoko lebih mengerti terkait persoalan-persoalan sosial, apalagi jika berkaitan dengan para prajurit TNI AD.
“Tindakan-tindakan indisipliner dan aksi main hakim sendiri melawan premanisme itu tidak boleh terulang, kalau ini terjadi artinya komandannya tidak didengar atau tidak dipercaya oleh bawahannya,” Buatlah agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional dan dekat dengan rakyat, capable dan kian dekat dengan rakyat Indonesia,”

Kami rundingkan kesepakatan khusus dengan HostGator, hanya untuk pembaca kelompok www.Wilayahpertahanan.com Jadi Bila Anda Membeli Hosting Gunakan Kode Kupon “SPRING30″ Ini adalah kupon untuk Diskon 30% biaya web hosting dan $ 1 dari domain (dengan hosting). Selain itu Anda tetap mendapatkan jaminan uang kembali 45-hari, jika karena alasan apapun Anda tidak merasa puas. Kupon ini berlaku sampai 30 Mei 2013.

Letnan Jenderal TNI Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan peraih Adhi Makayasa di Akademi Militer 1981 dan juga perwira terbaik pada Susreg 32 Seskoad 1995 yang juga teman satu susreg dengan mantan Kasad Edi Pramono dan Komandan Kodiklat TNI AD Letjen Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat ditunjuknya Letjen TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo karena intelektualnya sebagai tentara.

“Letjen TNI Moeldoko seorang tentara intelektual yang diharapkan dapat menjadi pimpinan Angkatan Darat dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada prajuritnya,” kata Susaningtyas ketika menanggapi ditunjuknya Wakil KSAD Letjen TNI Moeldoko sebagai KSAD, di Jakarta, Ia juga berharap Letjen TNI Moeldoko mampu memajukan AD sehingga terlatih dan profesional, sehingga siap menghadapi tantangan modern seperti halnya kemungkinan perang asimetrik.

“KSAD yang baru harus piawai menjadikan prajurit memiliki kearifan lokal dan kemahiran komunikasi antar budaya. Karena sekarang bukan zamannya perang otot. Perang urat syaraf menuntut seseorang memiliki kemampuan pikir yang tajam,” kata Nuning sapaan Susaningtyas.

KSAD juga dituntut mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Selain itu hubungan antar institusi juga harus dibenahi, lanjut Susaningtyas.
“Kemampuan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) bukan hanya alutsista saja yang dikembangkan, tapi juga kesejahteraan dan kemampuan serta pendidikan SDM,” tutur politisi Partai Hanura tersebut.

Perwira Terbaik Susreg 32 Seskoad

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat adalah sekolah kebanggaan angkatan Darat, sekolah ini menyeleksi seluruh Perwira AD terbaiknya secara tranparan, sekolah yang jadi dambaan Perwira AD. Sekolah ini berdiri sejak 17 Februari 1953, Presiden Ri Ir Soekarno Meresmikan Gedung Sskad Dengan Nama“Grha Wiyata Yudha” Beralamat  Di Jalan Papandayan Yang Sekarang Jalan Gatot Subroto No. 96 Bandung. Tugas Pokok Seskoad adalah untuk mendidik Para Perwira Tni AD, yang Akan Diarahkan Untuk Menduduki Jabatan Staf Umum Dan Komando Satuan Operasional Tingkat Komando, Serta Tingkat Resimen Tim Pertempuran Ke Bagian Atas.

Bisa dikatakan hampir semua lulusan Sekolah ini kelak menjadi pimpinan TNI dan salah satu diantaranya adalah Susreg 32 tahun 1994/1995. Beberapa pimpinan TNI-AD dari Susreg 32 yang tengah berada di putaran pimpinan TNI AD saat ini adalah mantan Kasad Edhi Pramono, Kasad Muldoko, Gatot Nurmantyo, Hudawi Lubis, Waris dan masih banyak lagi. Yang jadi Danseskoad pada Susreg 32 waktu itu adalah Mayjen Tni E.E. Mangindaan (Menteri Perhubungan) dan juga Mayjen Tni Arifin Tarigan yang saat itu sudah memprediksi bahwa Pimpinan TNI dari Susreg 32; inilah kelak yang menjadi titik balik bagi sejarah TNI AD; apakah TNIAD akan jadi prajurit professional dan dicintai Rakyat atau malah akan jadi hujatan rakyat pada zamannya.

Beberapa bulan silam, 11 prajurit Kopassus menyerang LP Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, dan membunuh empat tahanan titipan Polda DI Yogyakarta. Keempat tahanan itu merupakan tersangka pengeroyokan dan pembunuhan seorang anggota Kopassus. Sebelumnya puluhan tentara menyerang dan membakar markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Pesan kedua (Mangindaan dan Tarigan) Komandan Seskoad itu sangat terasa bagi penulis, takkala peristiwa penjara Cebongan terjadi. Pesan itu tetap mengiang di telinga, karena penulis sendiri adalah salah satu dari Perwira Susreg 32 waktu itu; dan ternyata benar Kasad Pramono Edhi langsung dan secara tegas berjanji akan mengungkapkan dan menegakkan hukum pada siapapun yang ada dibalik kejadian itu. Dalam hati penulis seolah berbisik pastilah pa Kasad masih ingat akan pesan Mayjen Mangindaan dan Tarigan sepuluh tahun yang lalu; dan juga gembira karena Kasad Baru sudah berkomitmen untuk menjadikan TNI AD sebagai prajurit professional yang dicintai rakyat.

Pesan lain yang juga sangat strategis adalah terkait dengan Gelar Pasukan dan Sinergitas TNI dan Polri ( waktu itu Polri masih bagian dari TNI dan Susno Duaji juga adalah salah satu prajurit Susreg 32). TNI dan Polri hanya akan jadi “singa dimeja” kalau sinergitasnya lemah, kalau sistem komando dan gelar pasukannya tidak mencerminkan antisipasi terhadap ancaman nyata NKRI.

Semangat Kasad Yang Baru

”Kami sudah melakukan evaluasi internal. Segera akan saya lihat kembali apakah ada proses pendidikan yang kurang baik atau kurang benar. Ini perlu penelitian. Kami akan evaluasi untuk pembenahan ke depan,” kata Moeldoko, Kompas Senin (20/5), di Kantor Presiden, Jakarta. Hal senada dan menurut Moeldoko, terkait pengadaan alutsista, dia bersikap terbuka kepada seluruh jajaran. ”Tidak ada lagi, istilahnya, ini orangnya Moeldoko atau siapa,” kata Wakil KSAD itu.

Dalam jumpa pers, Pramono menyampaikan, Presiden meminta agar TNI AD menjaga kekompakan internal dan kekompakan dengan rakyat, TNI AU, TNI AL, serta Polri. ”Hal ini perlu agar tidak ada kendala dalam memberikan bantuan kepada kepolisian sehingga bisa cepat mengatasi kejadian yang dapat merobek persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Ada enam pesan lain yang diberikan Presiden kepada TNI AD. Presiden meminta kepada TNI AD untuk meneruskan pola kepemimpinan dan manajemen TNI AD yang selama ini dinilai sudah baik. ”Presiden juga menyatakan bahwa TNI yang diharapkan oleh rakyat adalah TNI yang profesional. Karena itu, agar dilanjutkan modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan),” ujar Pramono.

TNI AD diminta pula untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, menjalin kedekatan dengan rakyat, tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2014, dan tertib dalam urusan keuangan pengadaan alutsista. ”(Pengadaan alutsista) harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehingga tidak ada kesan penggunaan anggaran yang kurang tepat,” kata Pramono.

Sebelum diangkat sebagai Wakasad, Moeldoko duduk sebagai Wakil Gubernur Lemhanas. Jabatan itu diemban sejak 2011. Sebelumnya, pada tahun 2010, Moeldoko mengalami tiga kali rotasi yaitu Pangdiv 1/Kostrad, Pangdam XII/Tanjungpura, dan Pangdam III/Siliwangi. Kita berharap Kasad yang baru akan membawa angin segar bagi peningkatan sinergitas TNI ke depan, alut sista adalah sarana dibalik semua itu yang utama adalah system komando TNI itu sendiri. Selamat Bertugas.

Riwayat Jabatan 

• Wadan Yonif 202/Tajimalela
• Danyonif 201/Jaya Yudha
• Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat
• Sespri Wakasad
• Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad
• Dan Brigif-1 Pengamanan Ibu Kota
• Asops Kasdam VI/TPR
• Dirbindiklat Pussenif
• Danrindam VI/TPR
• Danrem 141/TP Dam VII/WRB
• Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi
• Dirdok Kodiklat TNI AD
• Kasdam Jaya (2008)
• Pangdivif 1/Kostrad (2010)
• Pangdam XII/Tanjungpura (2010)
• Pangdam III/Siliwangi (2010)
• Wagub Lemhannas (2011)
• Wakasad (2013)

Memahami Persaingan Politik Malaysia | KawasanPerbatasan.com

Memahami Persaingan Politik Malaysia | KawasanPerbatasan.com

Memahami Persaingan Politik Malaysia 

Oleh Hamdan Daulay[1]

Pada 5 Mei 2013, Malaysia telah melaksanakan pemilu untuk menentukan pemimpin politik lima tahun ke depan. Sejak merdeka pada tahun 1957 hingga saat ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) selalu menjadi partai pemenang dan berkuasa di Malaysia. Namun, pada Pemilu 2008 yang lalu, UMNO dikejutkan koalisi partai oposisi—Democratic Action Party, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR)—yang mampu meraih 82 kursi dari total 222 kursi di parlemen.

Sebelumnya, UMNO selalu dominan dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Keberhasilan oposisi meraih 82 kursi parlemen dan menang di 5 negara bagian (Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Penang) itu merupakan pukulan telak bagi UMNO. Hal tersebut tidak lepas dari ketokohan Anwar Ibrahim yang mampu menghimpun kekuatan oposisi.

Persaingan politik di Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Melayu dan Islam yang begitu dominan. Budaya Melayu dan pengaruh kerajaan yang masih eksis membuat politik Malaysia menjadi lebih santun dan jarang terjadi demonstrasi yang anarki. Masyarakat Malaysia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis, tidak menjadi penghalang untuk membangun negara yang kuat dan rukun. Budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang dominan menjadi semakin kuat karena faktor kesultanan yang memberi dukungan kepada eksistensi Islam dan budaya Melayu.

Potensi konflik

Potensi konflik politik di Malaysia memang tidak bisa dihindari, khususnya antara UMNO yang dianggap sekuler dan PAS sebagai partai Islam. Kedua partai sama-sama memperebutkan pemilih dari massa Melayu dan Islam. Lebih-lebih pada masa kampanye politik, potensi konflik itu semakin nyata. UMNO sebagai partai sekuler berbasis etnis Melayu mengklaim berkomitmen kuat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dan menuduh PAS sebagai partai tradisional yang menghambat kemajuan. PAS sebagai partai Islam mengklaim lebih Islami dan menuduh UMNO banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Sumber konflik kedua partai tersebut adalah isu-isu Islam dengan penafsiran masing-masing. Strategi politik itu wajar mengingat suara pemilih yang mereka perebutkan adalah masyarakat Melayu yang berkomitmen kuat kepada Islam. Bagi masyarakat Melayu, budaya mereka tak bisa dipisahkan dari Islam. Itu sebabnya, partai-parti yang berbasis Melayu, baik UMNO, PAS, maupun PKR, selalu membawa isu Islam dalam strategi politik mereka.

Bahkan, UMNO—baik di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, maupun Najib Razak—memunculkan gagasan baru Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari adalah menegaskan peran utama pengetahuan dalam Islam dan berupaya mencapai sepuluh prinsip utama mulai dari keimanan, keadilan, hingga kehidupan yang berkualitas.

UMNO sebagai partai penguasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjawab berbagai kritik yang dilontarkan PAS terkait dengan kemajuan Islam di Malaysia. Meskipun UMNO sebagai partai sekuler, kebijakan politik UMNO banyak yang mendukung kemajuan Islam. Pemerintah mendirikan Bank Islam, Universitas Islam Internasional, Asuransi Islam, hingga mendukung kemajuan dakwah lewat berbagai dukungan dana dari tingkat desa hingga nasional.

Sejumlah tindakan nyata UMNO selama ini tetap dalam bingkai pluralisme sehingga tidak memicu gejolak. Sebagai partai penguasa, UMNO bisa lebih leluasa membuat sejumlah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, apa pun etnis dan agamanya. UMNO yang dominan etnis Melayu tidak hanya mengutamakan pembangunan untuk Melayu dan Islam, tetapi juga bagi etnis China dan India. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme di Malaysia dikelola dengan baik dalam prinsip kesatuan.

Bagi PAS sebagai partai oposisi, sejumlah kebijakan politik yang dibuat pemerintah/UMNO hanyalah strategi politik untuk memengaruhi masyarakat Melayu. Menurut PAS, dukungan UMNO terhadap Islam belum menyentuh esensi Islam.

Negara bernilai Islam

Perjuangan politik PAS adalah mendirikan negara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Namun, idealisme itu tampaknya sulit diwujudkan di tengah pluralisme masyarakat. PAS dinilai sektarian sehingga sulit diterima masyarakat yang mendambakan keutuhan dan persatuan bangsa.

Melihat persaingan politik yang terjadi antara UMNO dan PAS dengan mengangkat isu-isu keislaman, sesungguhnya yang lebih dominan lagi adalah aspek penafsiran. Bagi UMNO, perjuangan politik untuk memajukan Islam di Malaysia tidak harus dengan menjadikan Malaysia negara Islam, tetapi yang lebih penting justru esensi nilai-nilai Islam bisa diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan politik.

Bagi PAS, perjuangan Islam itu harus diwujudkan secara formal dengan menjadikan Malaysia negara Islam. Dalam hal ini, UMNO tampaknya lebih realistis strategi politiknya di tengah kondisi rakyat Malaysia yang majemuk.

PM VI Malaysia dan Presiden VII RI 

Oleh Christianto Wibisono[2]

Hasil pemilu Malaysia 5 Mei 2013 meredupkan karier politik Anwar Ibrahim yang gagal menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia. Versi klenik Notonegoro (yang dipaksakan di Indonesia sebagai Soekarno, Soeharto, dan seterusnya) punya ekuivalen Rahman (dari PM pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman, lalu Tun Abdul Razak, Husein Onn [ipar Tun Razak], Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, dan Najib Razak [putra Tun Razak]). Anwar Ibrahim selalu berusaha menempatkan dirinya pada abjad ”A” atau ”N” dari akhiran Rahman. Gagalnya Anwar menjatuhkan petahana Najib Razak mengisyaratkan pertarungan dinasti politik Malaysia akan dilanjutkan oleh Mukhriz Mahathir, yang dibantu ayahnya merebut Kedah dari oposisi Pakatan Rakyat.

Putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, bertahan dan akan mengulangi peran Megawati pada politik Malaysia. Namun, Khairy Jamaluddin, menantu Abdullah Ahmad Badawi, juga mengintai kursi PM. Sementara itu, ayah beranak Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng memimpin Partai Aksi Rakyat (DAP) merebut 38 kursi, lebih besar daripada Partai Keadilan Rakyat (30) dan Partai Islam se-Malaysia (21). Koalisi Pakatan Rakyat hanya memperoleh 89 kursi dan Barisan Nasional menguasai 133 dari 222 kursi DPR, membuyarkan impian Anwar Ibrahim menjadi PM ketujuh Malaysia.

Selalu menjiplak

Dalam banyak hal, Malaysia selalu meniru dan menjiplak Indonesia, tetapi dengan sentuhan terakhir yang lebih baik sehingga murid mengalahkan guru. Bahkan, dalam hal yang kurang terpuji, seperti diskriminasi rasial dan etnis, Kuala Lumpur dan Ja- karta selalu merujuk atau menjiplak dan mengulangi kesalahan yang sama sebelum bertobat mengobati kekeliruan yang memacetkan kehidupan masyarakat keseluruhan. Lima puluh tahun yang lalu, mahasiswa ”asli” merusak sepeda motor mahasiswa keturunan Tionghoa di Bandung yang dikenal sebagai insiden rasialis 10 Mei 1963. Di antara korban yang frustrasi dan mengungsi ke luar negeri adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Yap Tjwan Bing.

Empat tahun kemudian, Kuala Lumpur dilanda kerusuhan rasial akibat kekalahan UMNO dalam pemilu 13 Mei 1969 oleh DAP. Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak mengudeta PM Tunku Abdul Rahman, mirip Soeharto menggulingkan Bung Karno, dan memperkenalkan New Economic Policy, aksi afirmatif untuk bumi putera Melayu, mengacu pada politik Benteng, proteksi pengusaha asli pribumi di Indonesia dasawarsa 1950-an. Hubungan etnis di Malaysia mirip dengan Lebanon, api dalam sekam, dan insiden 13 Mei selalu dipakai sebagai momok untuk tidak menerapkan demokrasi secara benar.

Indonesia di bawah Soeharto menyapu masalah di bawah karpet yang kemudian meledak dalam pemerkosaan di Jakarta, 13 Mei 1998, yang hingga detik ini belum terungkap dalang politiknya, kecuali peradilan terhadap polisi penembak mahasiswa Trisakti dan penculik aktivis mahasiswa. Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo adalah Kapolres Jakarta Barat waktu itu. Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo, Pangkostrad waktu itu, sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Militer di bawah KSAD Subagyo. Adapun Panglima TNI juga menjadi calon presiden dari Partai Hanura.

Menarik bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan kembali isu peradilan HAM dalam rangka ratifikasi Statuta Roma oleh Pemerintah RI. Bersama media yang meliput luas, Wakil Menteri bertemu dengan Ketua Mahkamah Peradilan HAM Internasional di Den Haag. Di DPR trio Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, menyiasati pembentukan peradilan HAM tentu saja untuk mendulang suara pemilih 2014 agar tak memilih capres bermasalah yang bisa tersandung Statuta Roma.

Politik tak pernah sepi dari pengkhianatan. Perubahan sikap bunglon membingungkan masyarakat yang polos dan lugu ser- ta perselingkuhan Ken Arok yang juga universal. Di Malaysia, Barisan Nasional selalu mengingatkan bahaya 13 Mei 1969 terulang jika golongan Tionghoa menuntut emansipasi hak dan menggugat privilese ketuanan Melayu. Namun, proteksi terhadap Bumiputera Melayu sejak Tun Razak sudah berlangsung 30 tahun dan harus diakhiri pada tahun 2000, ternyata dilestarikan oleh elite Mahathir dan konco-konconya sehingga rakyat menyebut dominasi UMNOputera, sedangkan bumiputera jelata tetap saja melarat.

Mahathir belajar dari Soeharto

Mahathir belajar jadi diktator seperti Soeharto dengan korban pesaing yang jatuh dari sampingnya, mulai dari Musa Hitam, Razaleigh Hamzah, Ghafar Baba, dan kemudian Anwar Ibrahim yang dituduh sodomi. Mahathir tidak memakai tuduhan korupsi karena akan ditertawakan orang bahwa Mahathir sendiri adalah biang koruptor. Karena itu, ia memakai jurus sodomi Anwar terhadap sopirnya sendiri. Mahathir melakukan jurus sodomi karena Anwar Ibrahim menggunakan jurus Reformasi Habibie untuk mendongkel Mahathir.

Di AS, Obama melakukan terobosan pada 2008 dengan menjadi presiden kulit hitam pertama. Di Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama menjadi wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, suatu preseden baru dalam sejarah politik RI. Sejak zaman revolusi sudah ada menteri dari keturunan Tionghoa. Namun, wakil gubernur terpilih adalah terobosan yang mungkin belum sekelas Obama: jelas Indonesia menjadi contoh sukses demokrasi yang kompatibel dengan Islam dan Islam Indonesia kompatibel dengan toleransi, multikultur, dan pluralisme.

Dengan kemenangan yang diprotes Anwar Ibrahim, Barisan Nasional Najib Razak mirip Soeharto yang ngotot pada Pemilu 1997 dan Harmoko yang mengangkat lagi Soeharto pada 12 Maret, kemudian berbalik memunggungi Soeharto 18 Mei 1998. Pemilihan presiden ketujuh RI juga diwarnai terobosan kebekuan oligarki kartel politik. Duet Jokowi-Basuki menghancurkan mitos koalisi parpol yang, meskipun bergelimang uang, tidak bisa membendung tsunami arus bawah rakyat yang sadar akan hak dan kualitas pemimpin. Konglomerat dikerahkan ke JIEP untuk mendukung petahana, tetapi suara karyawan dan masyarakat jauh lebih besar dari suara elite. Karena itu, tergusurlah simbol status quo oleh figur jelata Jokowi-Basuki.

Salah satu kritik kepada Jokowi, selain yang ditulis Sunny Tanuwidjaja di rubrik ini pada 6 Mei lalu, adalah bahwa dia kurang ”intelektual” untuk jadi calon presiden. Ronald Reagan adalah aktor kelas dua yang mungkin secara kualitas kalah dari Richard Burton sebagai aktor. Namun, Reagan adalah komunikator politik yang paham arus bawah dan mengantarkan program. Karena itu, dia terpilih dua kali masa jabatan dan dinilai sebagai salah satu presiden Amerika Serikat dengan kinerja terbaik. Lagi pula, di eranya komunisme bangkrut dan Perang Dingin selesai setelah Tembok Berlin dihancurkan oleh grass root antidiktator. Elite politik Indonesia harus belajar dari sejarah kepresidenan Republik Indonesia yang, harus diakui, selalu penuh intrik dan membingungkan masyarakat.

---

[1] Hamdan Daulay Dosen UIN Yogyakarta; Peneliti Politik UMNO dan PAS di Malaysia pada 2006-2010 (kompas 8 Mei 2013) 

[2] Christianto Wibisono Pendiri Institute Kepresidenan Indonesia (Kompas 8 Mei 2013)