Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 18 juli 2014 menggelar rapat kerja ke-lima di HOTEL BOROBUDUR, LAPANGAN BANTENG, JAKARTA PUSAT. Rapat kerja yang bertemakan ‘DENGAN MEMBUKA KETERISOLASIAN KAWASAN PERBATASAN, KITA WUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KERANGKA NKRI’ ini, dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Rapat kerja yang dimulai pukul 09:30 WIB ini dihadiri juga PANGLIMA TNI LAKSAMANA AGUS SUHARTONO, dan MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/KEPALA BAPPENAS ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA. Sementara Kementerian lainnya yang terkait dengan BNPP ini, DIWAKILI OLEH WAKIL MENTERI ATAU PEJABAT ESELON 1. SELAIN ITU, 13 GUBERNUR YANG MERUPAKAN ANGGOTA BNPP juga turut hadir.
Dari pelaksanaan Raker ini saja kita sudah mafhum bahwa dalam hal soal rapat negara kita memang tiada tandingannya-tapi begitu melihat realitas di perbatasan sungguh sangat kontras. Para penentu kebijakan negara itu dapat rapat tenang dan penuh fasilitas sementara wilayah dan warga yang di rapatkan itu benar-benar tengah sekarat. Sekarat karena terisolasi, sekarat karena urat nadi ekonomi yang mati dan mereka tidak memiliki akses apa-apa kecuali kemalaratan itu sendiri. Benar-benar kehidupan yang mematikan.
Rapat BNPP ini sendiri adalah kali ke-5 serta difokuskan pada satu isu strategis khusus, yaitu isu tentang keterisoalisian kawasan perbatasan. Menurut Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, ada lima agenda utama pengelolaan perbatasan negara.
Pertama, agenda penetapan dan penegasan batas wilayah negara. Kedua, agenda peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum. Ketiga agenda pengembangan ekonomi kawasan. Keempat, peningkatan pelayanan sosial dasar; dan Kelima, agenda penguatan kelembagaan.
Gaungnya dan Gemuruh Rapat
Rapat akbar BNPP ke -5 ini tentu akan menarik perhatian para media, dan berbagai pejabat lain terkait ikut juga terekpos; misalnya Menkopolhukam, beliau dalam tuturannya bersyukur bahwa pengelolaan perbatasan masih menjadi pokok kebijakan, karena berkaitan erat dengan rencana pembangunan nasional. Selain itu juga berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional dan upaya meningktakan kesejahteraan.
Menurut beliau “Pemerintah pada dasarnya memiliki komitmen tinggi dengan reorientasi pendekatan pembangunan dari semula kepentingan keamanan menjadi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan komitmen ini tak lagi perbatasan menjadi halaman belakang, tapi halaman depan,”
Menurut Menkopolhukam, ada 3 aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan perbatasan wilayah. Pertama aspek geografi di mana sampai hari ini masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik; Aspek kedua, lanjutnya, adalah demografis, di mana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan. “Misalnya illegal loging, ini menjadi tantagan bersama.”; dan Aspek ketiga, sambung nya lagi, terkait banyaknya wilayah perbatasan daerah yang masih terisolir dan tertinggal, namun bersinggungan dengan negara lain. Maka itu rentan masuknya paham asing dan sangat mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan.
Selain itu, aspek lain yang harus diperhatikan terkait wilayah perbatasan mudahnya budaya asing masuk ke wilayah perbatasan. Dari sisi keamanan juga sangat berpengaruh, kondisi ini ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang baik. “Hal ini berdampak pada keamanan nasional baik langsung maupun tak langsung,” Maka itu, menurut Menkopolhukam, beberapa pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur di perbatasan, sekaligus mendorong potensi pertumbuhan strategis. Selain itu juga meningkatkan SDM setempat agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan semakin kokoh wilayah perbatas NKRI.
Tokoh lain yang juga memberikan komentar adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana; menurutnya untuk pembangunan perbatasan perlu dilakukan pembangunan konektifitas bisa dilakukan dengan membangun jalan non status yang menghubungkan antar desa. Tidak hanya itu, Armida juga menilai untuk membuka keterisolasian perbatasan negara, perlu juga dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, untuk konektifitas jalur darat dan laut. Pembangunan akses untuk konektifitas tersebut, lanjutnya, bisa dilakukan dengan membentuk lokasi prioritas (lokpri) untuk membangun wilayah perbatasan. Sedangkan untuk wilayah perbatasan laut, permasalahan utamanya adalah minimnya akses antar pulau terluar.
“Pembangunan atau rehabilitasi dermaga kecil (perintis) dan tambahan perahu di pulau-pulau terpencil serta terluar. Hanya saja menurutnya anggaran pemerintah masih minin untuk melakukan pembangunan jalan konektifitas tersebut. “Pemerintah hanya memiliki anggaran Rp26 triliun untuk 19 dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, pemerintah berencana akan melibatkan invenstor,” imbuhnya.
Kementerian Lain Juga Mulai Aksi
KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI mengalokasikan 3.750 rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Belu, wilayah batas antara RI-Timor Leste. ”Jumlah alokasi rumah tersebut terdiri dari 2.305 unit merupakan sisa tahun 2011 dan sisanya 1.445 unit merupakan usulan baru pada tahun 2012,” kata Bupati Belu Joachim Lopez di Atambua, Kamis (06/12/) waktu itu. Joachim mengatakan, hal itu menjawab soal intervensi pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Belu untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni bagi warga di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste tersebut. Ia mengakui masih banyak masyarakat yang tersebar di 24 kecamatan di kabupaten tersebut, yang belum mermiliki rumah layak huni, dan membutuhkan fasilitas bantuan perumahan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Belu sudah menerima kucuran bantuan Rp 350 miliar dari Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk pembangunan perumahan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu. “Jumlah itu yang terbesar dari keseluruhan bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat oleh sejumlah kementerian yang mencapai total Rp 825 miliar,” kata Joachim. Terhadap alokasi jumlah perumahan yang diberikan tersebut, katanya, Pemerintah Kabupaten Belu telah menyediakan lahan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Belu telah mengeluarkan kebijakan untuk membagi alokasi 3.750 unit rumah di Kabupaten Belu tersebut, selain untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga akan disalurkan kepada warga eks-pengungsi Timor Timur yang masih berada di daerah tersebut dan telah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.
Dia berharap, dengan perhatian pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat RI tersebut, bisa memberikan manfaat warga miskin dan warga eks-Timor Timur di wilayah perbatasan tersebut, untuk bisa meningkatkan derajat ekonomi dan mencapai kesejahteraannya. Menteri Perumahan Rakyat RI Djan Faridz mengatakan alokasi kuota bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada 2012 berjumlah 250 ribu unit yang akan disalurkan ke seluruh wilayah negara kepulauan tersebut. “Jumlah itu merupakan alokasi kuota yang pemerintah sediakan di tahun 2012 ini dan sedang disalurkan sesuai permintaan pemerintah daerah masing-masing,” kata Djan Faridz saat berkunjung ke Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. (IndonesiaRayaNews.com)
Di Provinsi Kalimantan Timur semangat memperkuat pembangunan perbatasan itu juga semarak. Pemda menargetkan akhir tahun ini sudah mampu menuntaskan pembangunan tiga landasan pacu di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pembangunannya TERLETAK DI LONG BAWAN KABUPATEN NUNUKAN, LONG AMPUNG DI KABUPATEN MALINAU, DAN DATAH DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT (KUBAR). “Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa rampung, itu target kita. Sehingga bisa difungsikan. Harapannya, pesawat Herucles dan pesawat ATR bisa mendarat agar berdampak positif untuk ekonomi,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy, Senin, 1 April 2013.
Landasan pacu Bandara Long Bawan diperpanjang dari 1.500 meter menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Di Bandara Long Apung dari 940 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter. Adapun di Bandara Datah Dawai dari 850 meter menjadi 1600 meter dan lebar 30 meter. Total dana yang digunakan untuk pengembangan tiga bandara tersebut, mencapai Rp 400 miliar, dianggarkan melalui APBD Kaltim 2012 dan 2013. Biaya terbesar untuk pengembangan Bandara Datah Dawai yang menelan anggaran mencapai Rp 150 miliar, diikuti Bandara Long Ampung sebesar Rp 130 miliar, dan Bandara Long Bawan sbebsar Rp 120 miliar.
Farid mengatakan tiga bandara tersebut nantinya akan berfungsi sebagai jalur distribusi bahan bahan pokok di perbatasan. Selama ini, sulitnya distribusi membuat harga sejumlah bahan pokok melambung tinggi dibandingkan kota lain di Kalimantan Timur. “Semen satu sak bisa mencapai Rp 1,3 juta. Ini akibat pasokannya langka di perbatasan,” ujarnya. Selain itu, Farid mengatakan bandara juga bisa difungsikan sebagai sarana pengamanan dan ketahanan Negara di perbatasan. TNI bisa memanfaatkannya untuk sirkulasi pasukan hingga kebutuhan pokok anggota di lapangan. “Sehingga pembangunanya kerjasama antara pemda dengan TNI,” katanya. Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pelayanan sosial pun harus dilakukan secara nyata di kawasan perbatasan.(Tempo; april 2013)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar