Oleh harmen Batubara
Kalau ingat Jalur Tol
Laut Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR nya Tiongkok atau “One Belt One
Road” yang dalam realitanya adalah jalur kereta api “China Railway
Express” atau BRI, yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari kota Yiwu
Tiongkok melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan
sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. Tiongkok
menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun USD untuk
menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi,
jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang BRI tersebut.
Program ini akan
meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di
Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam koridor
Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia
Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan,
Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan
pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi.
Secara harafiah memang
yang disebut Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan
yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini
bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara.
Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat
diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan
saya, ada persamaan konsep antara OBOR Tiongkok dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja
klasnya memang berbeda, kalau OBOR melintasi 60 negara internasional maka Tol
Laut, melintasi 34 Provinsi Nusantara Tapi hakekatnya sama membenahi
interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis. Jadi kalau Tiongkok berani
memberikan dukungan pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk
jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di
sepanjang Jalur BRI tersebut; maka Pemerintahan Jokowi bersedia membangun
jaringan 24 Pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan Kapal untuk
mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Lautnya. Dengan harapan Pemda mau
berpartisipasi, untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang
kelancaran program Tol Laut dan tentu demi keuntungan Pemda nya sendiri. Pemda
diharapkan dapat membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta berbagai
jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan
Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.
Membuka Isolasi
Perbatasan
Di era pemerintahan
SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman
Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk
membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan “ super
body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep
pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan
ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur
perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap
terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan
kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan
diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan
perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.
Pemerintahan
berlanjut, kemudian muncullah pemerintahan Jokowi-JK dengan Strategi
Pembangunan yang di ilhami oleh Gagasan Trisakti Soekarno yang di dalamnya
terkandung tiga konsep besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa
yang besar baik secara politik, ekonomi maupun budaya, “Trisakti”. Gagasan
inilah yang dikemas menjadi NawaCita langkah strategis taktis bagi
pembangunan nasional.
Dalam implementasinya
NawaCita menjelma menjadi langkah-langkah takktis presiden Jokowi dalam
pembangunan Infrastruktur skala nasional. Ada 225 lebih, Daftar Proyek
Strategis Nasional yang telah dituangkan dalam Perpres No 3 Tahun Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016
dan di dalamnya terdapat Perintah pembangunan berbagai proyek yang diyakini
akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik dan seksi dilihat
dari sisi mana saja. Bahkan pada tahun 2014 sesaat terpilih Jokowi sudah
mencanangkan akan membuka dan membangun Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2004
km; suatu hal yang pada era sebelumnya hanya dianggap mimpi.
Tol laut terus
berkembang dan menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat ini
jumlah trayek tol laut sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek
yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini semakin menunjukkan
peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah
enam trayek menjadi sekitar 13 trayek. “Tol laut itu kita sekarang ada tujuh
lintasan, terus kita tambah lagi enam lintasan,” katanya di Gedung BPPT,
Jakarta, Senin (31/7/2017). Proyek tol laut diprioritaskan untuk wilayah
Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah
satunya Sumatera dan Natuna.
“Terutama Indonesia
bagian timur. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute untuk timur.
Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke Natuna,”
tuturnya. Berikut 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di
Indonesia:
Rute T1, yaitu Tanjung
Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak; Rute T2, yaitu Tanjung
Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak; Rute T3, yaitu Tanjung
Perak-Calabai
(Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai
(Dompu)-Tanjung Perak; Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau
Bau-Tanjung Perak ; Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar ;
Rute T6 , yaitu Tanjung Priok-Pelabuhan Kijing Mempawah-Natuna-Tanjung Priok ;
Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok; Rute T8,
yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak; Rute
T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak;
Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau
Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar; Rute T11, yaitu Tanjung
Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak ; Rute T12, yaitu
Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar ; dan Rute T13,
yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.
Eranya Perbatasan dan
Kesejahteraan Warga Perbatasan
Disamping pembangunan
infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan
masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa,
yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah
nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah
pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana
transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki
otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri
(anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari
DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa
jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093
desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini
akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong
fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di
tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai
waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.
Apa yang terjadi ?
Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan kini muncul minimal dalam dua
tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan
di lapangan, yakni : Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan
pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar
desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi
anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat
kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh
diberikan kepada pihak ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah
karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus
mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer
(km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan
PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes
3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan
perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998
unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD,
2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.
Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan
lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi
munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll
Kini Presiden Joko
Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan
melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah
teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit
kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan
dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum
pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana
peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan
benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta
dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.
[1]
https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut
[2] Pemda Kalbar
mengusulkan agar pelabuhan Kijing di Mempawah bisa jadi bagian Tol Laut,
pelabuhan ini dibangun oleh Pelindo I bekerja sama dengan Pemda.