Sabtu, 27 April 2013

Perang Semenanjung Korea Siapa Yang Berani Memulai, Wilayah Pertahanan | WilayahPertahanan.Com

Perang Semenanjung Korea Siapa Yang Berani Memulai, Wilayah Pertahanan | WilayahPertahanan.Com





Senin (15/4), ribuan rakyat Korut merayakan ulang tahun Kim Il-sung yang lahir pada 15 April 1912. Kim Il Sung mendirikan Korut pada 1948 dan memulai perang Semenanjung Korea pada 1950-1953. Kakek penguasa Korut Kim Jong-un itu meninggal pada 1994. KCNA melaporkan rakyat Korut berbondong-bondong mengunjungi patung Kim Il-sung.“Ayahku, pemimpin besar kami. Ini ekspresi tulus datang dari dasar hati mereka,” kata penyiar KCNA.
Kim Jong-un menghadiri perayaan tengah malam kelahiran kakeknya dengan para pejabat pemerintahan. Rakyat mendekorasi jalan-jalan untuk acara nasional itu, seperti tidak ada potensi perang. Militer Korut juga dijadwalkan akan menggelar parade militer untuk memperingati ulang tahun Kim Il-sung.
Korea Utara (Korut) membuat ancaman baru di saat negara itu merayakan ulang tahun ke-101 pendirinya Kim Il-sung, Selasa (16/4). Di saat ribuan rakyat Korut merayakan ulang tahun Kim Il-sung, ketegangan kembali naik dengan Korut mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menyerang Korea Selatan (Korsel) tanpa peringatan. “Tindakan balasan kami akan dimulai tanpa pemberitahuan, dari sekarang,” kata kantor berita Korut, KCNA, yang menekankan bahwa tindakan akan segera dimulai.
Korut telah memperingatkan Korsel bahwa kemampuan militer nya akan sangat kuat menghantam setiap kekuatan musuh yang menyakiti martabat pemimpin tertinggi, apabila tidak ada permintaan maaf dari Korsel.  “Bila otoritas boneka sungguh-sungguh ingin dialog dan negosiasi, mereka harus meminta maaf,” kata Militer Korut.
Intelijen Korea Selatan (Korsel) melaporkan Pyongyang diperkirakan dapat sewaktu-waktu meluncurkan rudal balistik jarak menengah, untuk menunjukkan kekuatan militer pada hari ulang tahun Kim Il-sung. Rudal balistik yang akan diluncurkan oleh Pyongyang diyakini adalah rudal Musudan yang memiliki jangkauan hingga 4.000 kilometer, mampu menjangkau wilayah
Beberapa hari sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Korea Utara (Korut) saluran komunikasi terakhir antara utara dan selatan (Korea Selatan). AS segera merespon ancaman dan tindakan terbaru Korut itu dengan menyebutnya sebagai provokatif dan tidak konstruktif, Rabu (27/3/2013). Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel menegaskan janji “tak tergoyahkan” untuk negara sekutunya Korsel. Hagel meneleponMenteri Pertahanan Korsel, Kim Kwan-jim mengkonfirmasi kembali aliansi kedua negara, yang disebut Hagel sebuah instrumental dalam mempertahankan stabilitas di Semenanjung Korea.
Korea Utara (Korut) secara resmi menyatakan negaranya memasuki “keadaan perang” dengan Korea Selatan (Korsel). Korut memperingati provokasi apa pun akan cepat meningkat menjadi perang nuklir. Pernyataan itu disiarkan oleh kantor berita resmi Korut (KCNA), Sabtu (30/3). “Sampai sekarang, hubungan antar-Korea memasuki sebuah situasi perang, dan semua hal menyangkut kedua negara Korea akan ditangani sesuai dengan protokol perang. Situasi lama dari Semenanjung Korea yang tidak damai atau perang akhirnya berakhir,” demikian pernyataan KCNA.
Korut dan Korsel secara teknis masih dalam situasi perang karena perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Jumat (29/3), Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah memerintahkan angkatan bersenjatanya bersiap menembakkan rudal jarak jauh untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik, dan wilayah negara AS. Korut juga mengumumkan telah mengakhiri gencatan senjata dan pakta perdamaian bilateral yang ditandatangani dengan Seoul.

Korea Selatan Tidak Percaya Korut Berani

Sementara, Kementerian Unifikasi Korsel cenderung menganggap remeh ancaman Korut. Kementerian Pertahanan pun mengkonfirmasi tidak ada gerakan tertentu tentara Korut di sepanjang perbatasan. “Ini bukan sebuah ancaman baru, hanya bagian dari serangkaian ancaman provokatif,” kata Kementerian Unifikasi Korsel.
Korut telah melancarkan serangkaian ancaman melawan AS dan negara sekutunya Korsel, sejak resolusi sanksi baru terhadap Korut diloloskan Dewan Keamanan PBB, bulan Maret lalu. Meski Korut telah mengumumkan pembatalan perjanjian gencatan senjata, AS dan Korsel menolak pembatalan sepihak Korut.

Sistem persenjataan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik AS

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) akan menggelar baterei pertahanan peluru kendali THAAD untuk mempertahankan pangkalannya di Pulau Pasifik, Guam, kata Pentagon, Rabu (3/4), setelah ancaman dari Korea Utara. Berita-berita mengatakan bahwa sistem yang berbasis di darat itu akan tiba di tempat dalam waktu dekat, setelah dua kapal perusak Aegis anti-rudal dikirim ke Pasifik Barat untuk mencegat setiap serangan Korea Utara terhadap target AS atau sekutunya.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) adalah system artileri truk yang dapat menentukan suatu peluncuran rudal musuh, melacak hulu ledak, dan meluncurkan pencegat untuk menghancurkannya. Guam adalah pulau wilayah Amerika yang berjarak 2.100 mil (3.380 kilometer) di tenggara Korea Utara di Samudra Pasifik dan merupakan rumah bagi 6.000 tentara Amerika, termasuk Marinir dan awak kapal selam dan kru pembom.

korut

Komando Pasukan Gabungan AS-Korsel dilaporkan telah meningkatkan status koordinasi pengawasan militer, Rabu (10/4). Keputusan itu merespon ancaman termo-nuklir dari Korut yang diumumkan Selasa (9/4). Komando gabungan mengangkat status Watchcon dari tiga menjadi dua. Kantor berita Korsel, Yonhap, mengutip seorang pejabat senior militer menyatakan, hal itu mengindikasikan “ancaman vital.”
Berdasarkan tingkatannya Watchcon 4 berlaku selama masa damai, Watchcon 3 mencerminkan indikasi ancaman penting, dan Watchcon 1 digunakan dalam masa perang. Intelijen Korsel menyatakan Korut telah menyelesaikan persiapan untuk uji coba misil, kemungkinan pada peringatan ulang tahun pendiri Korut, Kim Il-Sung pada 15 April nanti.
Sementara Jepang dilaporkan telah memperkuat sistem pertahanannya karena khawatir Korut akan menyerang Jepang atau pangkalan militer AS yang berada di kepulauan Jepang. Media Jepang melaporkan Kementerian Pertahanan telah menempatkan kapal penghancur dengan sistem pencegat misil dalam kondisi waspada untuk menembak jatuh setiap misil atau reruntuhan misil yang muncul di teritorial Jepang.
Pemerintah Jepang telah memerintahkan penempatan dua sistem penangkal rudal Patriot untuk melindungi Tokyo. Sistem penangkal rudal canggih Patriot Advanced Capability 3 (PAC3) disiagakan di halaman Kementerian Pertahanan di Tokyo, untuk mengantisipasi serangan roket dari Korea Utara. Selain itu, dua sistem penangkal rudal disiagakan untuk melindungi Tokyo dan sekitarnya.

Sikap Sekutu Korea Utara

Rusia dan Tiongkok, negara sekutu Korut, menyerukan agar semua pihak tetap bekerja sama mencegah situasi semakin memburuk, Jumat (30/3/2013). Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyuarakan kekhawatiran, bahwa situasi di Semenanjung Koreaakan menjadi lingkaran setan. “Kami hanya bisa melihat situasi menjadi di luar kendali, itu akan berputar menjadi lingkaran setan,” kata Lavrov.
Sementara Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel menegaskan Washington menanggapi serius ancaman-ancaman dari Korut. Dia menekankan Washington tidak akan takut pada ancaman suka berperang Pyongyang, dan siap berdiri untuk menanggapi setiap kemungkinan. AS malah sudah memamerkan kekuatan militernya dengan secara terbuka mengumumkan bahwa mereka menggunakan pesawat siluman pembom B-52 dan B-2 berkemampuan nuklir dalam latihan militer dengan Korsel.
Washington mengerahkan pesawat pemboman dari pangkalan militer di Guam, dan daratan AS dimaksudkan memberi sinyal jelas komitmen AS untuk membela Korsel terhadap setiap tindakan agresi. AS dan Korsel telah menandatangani pakta kerja sama pertahanan yang menjabarkan kedua negara sekutu itu akan bereaksi dengan segera dan tegas terhadap setiap provokasi Korut.

Perang Kata-Kata dan Perkiraan Terhadap Situasi

Rezim Korea Utara dan Kim Jong-Un beberapa kali mengeluarkan ancaman akan menyerang Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara diberitakan menempatkan sistem rudal di pantai timur.  Roket Korea Utara punya jangkauan 4.000 kilometer dan bisa mencapai Korea Selatan, Jepang, dan pangkalan militer Amerika di Pulau Guam.
Para pengamat umumnya memperkirakan serangan itu hanya taktik Kim Jong Un,  tetapi negara-negara tetangganya segera bereaksi. Para pengamat memperkirakan, Korea Utara bisa melakukan ujicoba roket pertengahan minggu ini.
Toshimitsu Shigemura, Profesor Universitas Waseda untuk hubungan internasional menerangkan, langkah Jepang murni hanya langkah pengamanan. Ia tidak percaya Korea Utara benar-benar akan menyerang Jepang.  “Ini perang kata-kata, yang tidak disertai dengan pengerahan militer,” kata Shigemura kepada kantor berita AFP. Juga bisa dilihat dari ancaman Korut yang mengatakan bahwa “setiap kekuatan musuh yang menyakiti martabat pemimpin tertinggi, apabila tidak ada permintaan maaf dari Korsel akan ditumpas habis”. Banyak pengamat bahwa pada kata-kata permintaan maaf dari Korsel adalah isyarat akan suatu dialog.
Pemerintah Jepang tahu dari data-data satelit, bahwa Pyongyang tidak mengerahkan pasukan, kecuali memindahkan peluncur roket ke pantai timur. Korea Utara melanjutkan provokasinya dan mendesak semua warga asing di Korea Selatan agar meninggalkan kawasan itu. Kantor berita KCNA mengutip pernyataan sebuah komisi dan menyebutkan, Korea Utara tidak ingin warga asing menjadi korban dalam konflik.
Sebelumnya, rezim Korut sudah mengumumkan akan menarik semua pekerjanya dari kawasan industri Kaesong. Sekitar 53.000 pekerja Korut bekerja di lebih dari 100 pabrik di Kaesong. Kawasan industri ini adalah proyek kerjasama ekonomi antara selatan dan utara. Proyek ini merupakan sumber devisa penting bagi Korea Utara.

Jumat, 19 April 2013

Berdayakan Militer Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan






Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan pola pembangunan seperti Shenzhen di China dengan memberdayakan militer untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, terutama di wilayah pedesaan. Mendagri menjelaskan, pihaknya telah mempelajari sistem pembangunan daerah tertinggal itu.
”Shenzhen adalah kota kecamatan yang tertinggal. Pemerintah mengerahkan People’s Liberation Army untuk membangun infrastruktur seluruhnya sehingga kampung nelayan Shenzhen disulap menjadi window of the world di China. Pembangunan sebesar itu dalam waktu singkat mungkin dilakukan dengan mengerahkan militer,” kata Gamawan dalam rapat teknis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-90, di Jakarta, Rabu (17/4).
Dia berharap pola serupa dapat diterapkan untuk membangun pedesaan, kawasan kumuh kota, dan perbatasan Indonesia. Sejumlah daerah terisolasi tidak dapat diakses transportasi darat, seperti di pedalaman Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Distrik Bakalalan, Sarawak, Malaysia.

Kontraktor tidak bisa membawa alat berat untuk membangun daerah itu.

”Saya baru saja mengunjungi daerah tersebut. Hanya TNI saja yang memiliki sarana angkut udara untuk membawa alat berat yang dibutuhkan. Mobil di daerah tersebut juga berpelat nomor Q (kode Sarawak) karena terisolasi dari wilayah pesisir Indonesia,” katanya.
Pada TMMD ke-90 ini, menurut Gamawan, fokusnya pada pembangunan 61 wilayah tertinggal. Fokus utama ditujukan di pedalaman Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Gamawan mengakui, di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ada kelemahan dalam komitmen membantu TMMD. Padahal, militer dapat mempercepat pembangunan dan bisa menekan biaya.
Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Moeldoko yang mewakili KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo menyatakan siap mengerahkan personel militer untuk membangun daerah terisolasi, seperti dilakukan Pemerintah China yang berhasil membuka zona ekonomi baru.
”Kami punya Korps Zeni yang ahli membangun infrastruktur. Ini merupakan Operasi Militer Selain Perang yang diamanatkan undang-undang. Pengerahan militer akan menghemat biaya pembangunan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain rakyat,” kata Moeldoko seraya mencontohkan rumah susun delapan lantai di kompleks RS Pusat Angkatan Darat yang dibangun Korps Zeni. (Kompas,18 april 2013,ONG)

Kota Shenzhen Simbol Kekuatan Sinergitas China

Kalau menyimak pidato sambutan Menteri Dalam Negeri tersebut sesaat kita juga ikut terpana. Karena apa? Karena model pembangunan ala kota Shenzhen itu, adalah master piece nya dan tekat bulat pimpinan Negara China Deng Xiaoping yang sekaligus jadi batu ujian bagi Kebijakan Reformasi Pemerintah China. Dan hasilnya dikagumi oleh Dunia. Jadi kalau Menteri menjadikannya sebagai idola pembangunan daerah perbatasan atau daerah tertinggal, sungguh sesuatu yang sangat baik. Tetapi tanpa dukungan dan keinginan yang kuat dari pimpinan negara ini, maka semua itu hanyalah sebuah ungkapan asal ngomong. Suatu tradisi yang diwariskan jendral Naga Bonar.


kota zheng
Kota  Shenzhen 2013
Shenzhen terletak di ujung selatan daratan Cina,  di tepi timur Sungai Pearl. Bertetangga dengan Hong Kong. Dengan luas 1,991.64 kilometer persegi, kota ini memiliki iklim subtropis laut dengan banyak hujan dan kaya akan sinar matahari serta buah tropis. Shenzhen, sebuah kota kecil di perbatasan dengan penduduk hanya lebih dari 30.000 orang pada tahun 1979, tetapi 32 tahun kemudian telah tumbuh menjadi kota metropolitan modern dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Pengalaman pertama dalam sejarah industrialisasi dunia, urbanisasi dan modernisasi yang belum ada duanya.
Shenzhen adalah sebuah kota yang teridir dari atas enam kabupaten dan empat daerah Kecamatan administrasi (baru): Luohu, Futian, Nanshan, Yantian, Bao’an, Longgang, serta Guangming, Pingshan, Longhua dan Dapeng. Pemerintah pusat memperluas zona ekonomi khusus untuk menutupi seluruh kota pada tanggal 1 Juli 2010. Inilah gagasan pertama para pimpinan negara china terkait zona ekonomi khusus di wilayah perbatasan yang dideklarasikan oleh Deng Xiaoping yang dimulai pada akhir tahun 1979 atau awal tahun 1980. Shenzhen telah menjadi batu ujian bagi reformasi Cina dan semua kebijakannya untuk membawa kemakmuran bagi warganya.
zheng kecilKota  Shenzhen di awal tahun 1980 an
Catatan paling awal terkait nama “Shenzhen” adalah dari 1410, zaman  Dinasti Ming. Shenzhen menjadi kota pada awal Dinasti Qing. Masyarakat setempat menyebutnya saluran air di sawah “zhen” atau “chong.” Shenzhen harfiah berarti “saluran air sawah” karena daerahnya memang penuh dengan aliran sungai yang saling silang siur. Kota Shenzhen didirikan pada tahun 1979. Pada bulan Agustus tahun berikutnya, inilah zona ekonomi khusus pertama di bangun di negara ini.
Pada 2012, Qianhai Shenzhen – Hong Kong menjalin Layanan Kerjasama layanan zona Industri modern sepenuhnya diluncurkan. Layanan Zona ini akan mengeksplorasi inovasi dalam industri jasa, kerjasama percontohan yang modern antara Hong Kong dan daratan Cina, memimpin peningkatan industri daerah Delta Sungai Pearl. Shenzhen akan melanjutkan peran sejarah sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan China. Salah satu gateway China kepada dunia, Shenzhen adalah salah satu kota yang paling maju di negara itu dan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Kota ini adalah pusat teknologi tinggi dan manufaktur Cina bagian selatan, rumah bagi pelabuhan kontainer tersibuk keempat di dunia, dan bandara tersibuk keempat di daratan Cina. Ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di negara itu. Teknologi tinggi, jasa keuangan, logistik modern dan industri budaya adalah andalan kota. Industri baru kepentingan strategis dan industri jasa modern dengan cepat menjadi mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi kota.
desa zhengKetika  Shenzhen Masih Desa
Sebagai Negara-tingkat inovatif kota, Shenzhen telah memilih inovasi independen sebagai strategi dominan untuk pembangunan masa depan. Jumlah PCT (Patent Cooperation Treaty) aplikasi Shenzhen menjadi nomr utama di China selama delapan tahun berturut-turut. Shenzhen peringkat pertama dalam Forbes 2011 daftar kota daratan inovatif. Kota ini juga terkenal karena desain, dengan lebih dari 6.000 perusahaan desain mempekerjakan lebih dari 60.000 orang. Pada 19 November 2008, UNESCO memberikan Shenzhen sebagai Creative Cities Network dan Shenzhen diberikan penghargaan sebagai  City of Design.
Shenzhen memiliki pesona budaya yang unik. Kota ini memiliki jaringan kelas, fasilitas budaya publik yang memungkinkan penduduk untuk menikmati ribuan pertunjukan budaya. Sejak tahun 2003, ketika Shenzhen memimpin nasional dalam membangun strategi untuk “kota berbasis budaya,” industri budaya dan kreatif telah mencapai ekspansi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 20 persen dan menjadi mesin penting bagi kota yang cepat dan sehat pembangunan ekonomi.
Shenzhen adalah kota taman ekologi, dengan setengah dari luas total wilayahnya ada dalam perlindungan lingkungan dan bebas dari kegiatan konstruksi. Perkotaan greenbelt dengan liputan wilayah 45,05 persen. Shenzhen adalah kota China pertama yang memenangkan  Award Bloom, dan meraih United Nations Environment Program Global Top 500 Nobel Honor Roll. Pada tahun 2011, Shenzhen memiliki konsumsi energi dan air terendah per 10.000 yuan PDB di Cina.
Shenzhen adalah sebuah kota kasih sayang, dengan budaya relawan berakar. Terpilih sebagai Kota Paling Disukai oleh Pekerja Migran, mempromosikan Perawatan Proyek setiap tahun untuk meningkatkan perawatan bagi kelompok yang kurang beruntung, dan dengan demikian telah disebut “kota tanpa musim dingin.” Sebuah kota pantai yang indah, Shenzhen adalah tujuan wisata populer di Cina Selatan dan telah terdaftar oleh Pemerintah China sebagai Tourist City terbaik. Menjadi salah satu dari 31 tujuan wisata di dunia pada tahun 2010 oleh The New York Times.

Kita Punya Konsep Yang Bagus Tapi Tidak Jalan

Bagaimanapun konsep memanfaatkan potensi Militer dalam pembangunan wilayah perbatasan, adalah suatu ide yang sangat potensil. Tetapi kemudian menggambarkan pembangunan ala kota Shenzhen dengan hanya bermodalkan kekuatan Militer, sungguh jauh dari jangkauan. Bisa dibayangkan bagaimana pimimpin sekaliber Deng Xiaoping, mau mempertaruhkan reputasi dan kebijakan negara adi daya China, sesungguhnya itulah yang jadi pendorong utama pembangunan kota Shenzhen.
Bisa kita dibayangkan bahwa semua kekuatan nasional negara itu disinergikan, diberdayakan untuk melahirkan kota Shenzhen. Kalau hal seperti itu yang dimaksdukan Mendagri, maka kita patut bersukur. Meski kita juga memahami bahwa semua konsep pembangunan unggulan negara kita seperti pembangunan kawasan khusus ( 13 Kawasan Khusus), kawasan berikat dan bahkan MP3I untuk pembangunan wilayah Indonesia timur pada realitasnya hanya jadi ajang korupsi, hasilnya masih NOL BESAR. Pimpinan kita belum punya tekat sebagaimana tekad seperti pimpinan China, yang mau mempertaruhkan segalanya demi kemaslahatan warganya.

Komite Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Akhir 2015








Pemerintah akan membentuk komite nasional yang bertugas melakukan persiapan guna menghadapi diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Komite akan mengikutsertakan perwakilan dari kalangan masyarakat. Presiden lewat Menteri Koordinator Perekonomian sudah menginstruksikan untuk segera membentuk komite nasional khusus yang bekerja selama 2,5 tahun untuk melakukan persiapan. Hal itu disampaikan Presiden ketika memberikan kuliah umum dalam acara Young Leaders Forum 2013 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamis  18/4, di Jakarta.
Asean 2015 
Menurut Yudhoyono, komite tersebut tidak hanya diisi oleh perwakilan pemerintah seperti menteri dan kepala daerah, tetapi juga diisi oleh perwakilan dunia usaha serta pengamat ekonomi. Presiden mengingatkan agar tahun 2013 dan 2014 digunakan sebaik mungkin untuk melakukan persiapan menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. ”Komite nasional menjadi wadah untuk mempersiapkan diri. Jangan takut menghadapi ASEAN Economic Community,” katanya.

Agenda Politik Global Asean

Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN  5 mei 2011 di Jakarta diwarnai kesadaran baru untuk memandang pentingnya posisi strategis ASEAN di samping pentingnya kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam konteks perdagangan bebas dengan China maupun konsolidasi perdagangan regional. Di depan para kepala negara ASEAN waktu itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, berbagai persoalan yang dihadapi oleh setiap negara sekarang ini tidak cukup diselesaikan pada level nasional saja. ASEAN sebagai organisasi politik mengembangkan diri dari eksistensi organisasi regional menjadi organisasi yang lebih memberikan penekanan dan makna sebagai kekuatan geopolitik.
Baca  Juga :    Sustainabilitas Terorisme
Sebagai kekuatan geopolitik, ASEAN perlu melihat perubahan struktur kekuatan global yang tengah menghadirkan berbagai kekuatan nasional dalam format multilateral. Dipercaya para anggota ASEAN pun akan menghadapi persoalan serius berkaitan dengan energi, makanan, dan air bersih. Menurut RenĂ© L Pattiradjawane saatnya  Doktrin Natalegawa Tentang Keseimbangan Dinamis Akan Diuji Kembali Agar mampu membawa ASEAN, Indonesia khususnya, menjalankan peranan yang lebih besar di kawasan.
Misalnya agar  konflik Thailand-Kamboja dan masalah Laut China Selatan  bisa didorong kembali ke meja perundingan, kekuatan doktrin tersebut memang tidak hanya efektif untuk menjadi jangkar bagi multilateralisme, tetapi juga menjadi acuan penting yang menghadirkan resolusi damai dan rekonsiliasi sebagai pengejawantahan serius regionalisme.ASEAN memiliki dinamika persoalan yang jauh lebih rumit karena keanggotaan organisasi ini terdiri atas negara-negara yang secara tradisional memiliki sejarah panjang konflik perbatasan, sistem politik dan ideologi  serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang satu sama lain.
Ketika ASEAN didorong untuk menjadi inti regionalisme dalam lingkup pengaruh multilateralisme, peranan Indonesia menjadi penting agar ASEAN mampu mengarahkan dinamika perubahan berbagai kepentingan yang terkoneksi satu sama lain. ASEAN yang selama ini dikenal lemah di tengah kekuatan besar AS, Jepang, dan China diharapkan akan berubah menjadi kekuatan geopolitik yang diperhitungkan. Perdagangan bebas China-ASEAN adalah langkah awal yang penting untuk menunjukkan kekuatan ekonomi dan perdagangan kawasan.

ASEAN Tersandera Isu Laut China Selatan 

Sengketa wilayah di Laut China Selatan praktis memosisikan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam kondisi ”tersandera” menyusul kontestasi di antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China. Namun di sisi lain, diyakini pula kondisi semacam itu tak akan sampai meningkatkan ketegangan antar negara terkait. Hal itu terutama mengingat semua pihak, baik ASEAN, AS, maupun China, sama-sama paham bahwa konflik akan merusak kondisi kondusif kawasan yang sudah ada dan relatif stabil saat ini.
Berbagai pendapat seperti itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Rjaratnam School of International Studies (RSIS,20/3/2013), bekerja sama dengan Asia Journalism Fellowship, Yayasan Temasek, Singapura. Wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata waktu itu, melaporkan, pembicara dalam diskusi itu adalah mantan diplomat Singapura dan Wakil Presiden Komite Internasional Federasi Bisnis Singapura, Tan Seng Chye, dosen tamu Institute of Southeast Asian Studies Asadul Iqbal Latif, serta Alan Chong dari Studi Internasional RSIS.
Menurut Asadul ”Isu sengketa Laut China Selatan adalah benar-benar antara AS dan China dengan ASEAN sebagai pihak tersandera. Jika kita yakin China salah, hal itu menjadikan kita pihak yang membenarkan AS dan idenya tentang kebebasan bernavigasi.” China juga tidak bisa disalahkan dalam artian menerapkan sikap atau kebijakan anti kebebasan bernavigasi lantaran selama ini mereka juga mengklaim tak pernah melakukan tindakan apa pun yang bisa dianggap membahayakan kebebasan tersebut.

Kemampuan, Kepemimpinan Indonesia di Kawasan

Pembangunan Infrastruktur  sangat penting bagi Indonesia untuk masuk dalam persaingan kerja sama global, hal itu dikatakan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Heinz Walker-Nederkoorn di sela perayaan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss pada waktu(18/4/2013). Menurut Heinz, infrastruktur yang dibutuhkan itu khususnya di sektor transportasi, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan. Banyak pelabuhan di Indonesia yang tidak dapat digunakan kapal besar untuk bersandar. Kondisi diperparah dengan seringnya peti kemas menumpuk di pelabuhan. Arus logistik pun terhambat.
Pemerintah Swiss dan Amerika Serikat berharap Pemerintah Indonesia segera memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata. Infrastruktur yang memadai menjadi jaminan utama yang dibutuhkan investor asing saat ini untuk menanamkan modal lebih banyak.
Menurut Heinz Walker-Nederkoorn para investor dari Swiss melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang lebih baik daripada negara berkembang lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, populasi yang besar, dan meningkatnya masyarakat kelas menengah menjadi daya tarik bagi investor asing. Saat ini ada sekitar 70 perusahaan Swiss berinvestasi di Indonesia.
Karenanya kinerja Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat strategis, sebab diharapkan mereka bisa memberikan arah, dorongan dan sekaligus mengochestrakan agar para pihak di berbagai kalangan bisa berbuat dan beperan langsung untuk mengantisipasi dan melakukan penyesuaian terkait ME 2015. Kesadaran untuk mempersiapkan diri sedari dini adalah kunci Indonesia menyongsong ME 2015 kata kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM, pembangunan Infrastruktur serta manajemen yang baik.

Sabtu, 13 April 2013

Kalah Bersaing Di ACFTA, MP3EI Hanya Sebatas Angan-Angan | KawasanPerbatasan.com

Kalah Bersaing Di ACFTA, MP3EI Hanya Sebatas Angan-Angan | KawasanPerbatasan.com


Oleh   Anwar Nasution[1]
Masyarakat mengeluhkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) lebih banyak menguntungkan China dan mematikan produksi dalam negeri. Kondisi ini sebenarnya muncul akibat kurangnya upaya pemerintah dan dunia usaha menjelaskan mengenai peluang yang terbuka dari perjanjian ini dan bagaimana meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia agar dapat memanfaatkannya.
Karena ketidakmampuannya menghadapi persaingan dengan pihak luar negeri, dunia usaha minta proteksi. Karena tidak lagi dapat menaikkan tarif bea masuk (BM), permintaan proteksi oleh dunia usaha dijawab pemerintah dengan mengintroduksi sejumlah kebijakan nontarif yang populer selama masa Orde Baru, termasuk kebijakan perdagangan yang distortif yang membatasi langsung impor. Kebijakan ini antara lain berupa kuota, standar nasional, serta penunjukan pelabuhan impor yang tak memiliki fasilitas (seperti lemari pendingin) dan jauh dari pasar. Seperti halnya pada masa Orde Baru, kebijakan nontarif tersebut sangat rawan pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh pemangsa rente yang dekat dengan penguasa politik, sebagaimana tecermin dari impor daging sapi serta hasil pertanian lainnya.
Prinsip ACFTA
ACFTA merupakan salah satu dari rangkaian perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani secara sukarela oleh Pemerintah Indonesia. ACFTA ditandatangani pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh, November 2002. ACFTA terdiri dari perdagangan atas barang, jasa, dan investasi. Perjanjian atas perdagangan barang dan mekanisme penyelesaian perbedaan (dispute settlement mechanism) ditandatangani November 2004. Perjanjian mengenai jasa-jasa ditandatangani 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Sementara, perjanjian tentang investasi ditandatangani di Bangkok, 15 Agustus 2009.
Penurunan tarif BM dalam perjanjian perdagangan atas barang dilakukan secara bertahap dengan jadwal waktu penyesuaian yang cukup panjang, selama 14 tahun, yakni 1 Januari 2004 hingga 1 Januari 2018. Jadwal penurunan tarif dibedakan antara kelompok barang dan tingkat perkembangan ekonomi negara ASEAN. Ada tiga kelompok penurunan tarif BM dalam rangka ACFTA, yakni panen awal (Early Harvest Programme/ EHP), jalur biasa (normal track), dan jalur sensitif (sensitive track).
Penurunan tarif BM diawali antara China dan ASEAN6 atas perdagangan hasil pertanian dan industri manufaktur tertentu antara 1 Januari 2004 dan Desember 2006. Ini yang disebut dengan panen awal atau EHP. Kepada kelompok negara ASEAN lainnya, yakni bekas negara-negara sosialis (Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar) diberikan masa penyesuaian lebih lama hingga 2010. Untuk jalur biasa, negara-negara ASEAN6 akan mengurangi setidaknya 40 persen dari tarif BM menjadi 0-5 persen hingga Juli 2005 dan sisanya yang 60 persen hingga Januari 2007, kecuali untuk berbagai kelompok tarif tertentu yang diharapkan sudah dapat ditiadakan pada Januari 2010. Tarif atas kelompok barang tertentu ini diharapkan akan ditiadakan mulai 2012.
Jalur sensitif dibedakan jadi dua kelompok: daftar sensitif serta daftar sangat sensitif. Jumlah tarif yang masuk jalur sensitif dibatasi sebesar 400 pada kelompok tarif HS-6 senilai 10 persen dari nilai impor 2001. Tarif BM kelompok sensitif akan dikurangi menjadi maksimum 20 persen pada 2012 dan berkisar 0-5 persen mulai 1 Januari 2018. Termasuk dalam kelompok sensitif, antara lain mobil serta suku cadang dan komponennya.
Akses pada tarif jalur normal yang menurun hanya bisa dinikmati jika memenuhi persyaratan negara asal (rules of origin). Penurunan tarif ekspor ke China hanya diberikan pada komoditas yang nilai tambahnya setidaknya 40 persen diproduksi di negara-negara anggota ASEAN. Biaya pengurusan pembuktian negara asal ini memakan waktu dan biaya, terutama pada komoditas yang sangat terfragmentasi (fragmented). Adakalanya, biaya pengurusan surat negara asal itu justru lebih mahal daripada keringanan BM yang dinikmati dari penurunan tarif BM.
Perdagangan ASEAN dengan China telah meningkat dengan pesat setelah berlakunya ACFTA. Ekspor ASEAN ke China meningkat dari 2 persen pada 1993 menjadi 11 persen dari total ekspor pada 2010. Dalam periode sama, impor ASEAN dari China meningkat dari 2 persen menjadi 12 persen dari total impor. Menurut negara serta perusahaan pengekspornya, ada berbagai jenis barang yang diekspor oleh negara-negara ASEAN ke China. Ekspor Indonesia ke China hanya berupa bahan mentah serta energi (batubara, minyak, dan gas bumi) serta bahan makanan seperti minyak goreng dan hasil laut.
Ekonomi China yang tumbuh pesat, rata-rata 9-10 persen per tahun selama lebih dari 30 tahun terakhir dengan proses mekanisasi, motorisasi, serta urbanisasi yang terus-menerus terjadi di negara itu, memerlukan segala jenis bahan mentah dan energi. Rakyatnya yang semakin makmur menuntut kualitas makanan yang lebih baik. Beberapa perusahaan Jepang dan Korsel mengekspor sedikit komponen dan suku cadang alat-alat listrik serta otomotif. Karena sudah memiliki industri manufaktur yang lebih maju, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina mengekspor hasil industri manufaktur, terutama komponen dan suku cadang barang-barang listrik dan otomotif.
Pada gilirannya, komponen serta suku cadang tersebut dirakit di China untuk menghasilkan produk akhir yang dipasarkan ke negara tujuan, terutama ke AS dan Uni Eropa. Transaksi antar-industri seperti ini dilakukan oleh perusahaan multinasional dari Jepang, Korsel, Taiwan maupun AS dan Eropa yang mempunyai pabrik di ASEAN dan di China.
Perdagangan antarnegara untuk komponen dan suku cadang barang-barang elektronik semakin meningkat karena adanya Perjanjian mengenai Teknologi Informasi (Information Technology Agreement/ITA) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia yang telah membebaskan tarif BM antarnegara untuk beberapa jenis di antaranya. Untuk menarik penanaman modal asing, sejumlah negara juga membebaskan BM atas komponen impor yang diolah di zona pemrosesan ekspor. Melalui kegiatan usaha perusahaan multinasional, keempat negara ASEAN di atas sudah masuk dalam mata rantai pasokan global. Untuk menghemat biaya produksi, produksi komponen dan suku cadang dalam mata rantai ini dibagi antarnegara untuk dirakit di negara lain. Indonesia belum masuk dalam jaringan itu dan hingga kini masih tetap merupakan pemasok bahan mentah dan tenaga kerja dengan kualitas pendidikan serta keahlian yang rendah ke seluruh dunia.
Kurs devisa dan produktivitas
Berbeda dengan tetangga (seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura), Pemerintah Indonesia tak dapat memanfaatkan masa penyesuaian yang cukup panjang itu. Negara-negara lain memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya melalui kebijakan kurs dan meningkatkan produktivitas teknis. Dalam teori ekonomi dikenal konsep kurs riil efektif atau Real Effective Exchange Rate (REER) yang merupakan perbandingan tingkat harga internasional dengan tingkat harga dalam negeri, diukur dalam satuan mata uang yang sama (REER>e.P*/P, di mana e merupakan kurs devisa atau harga satu mata uang asing dalam mata uang nasional, P* merupakan tingkat harga di pasar dunia, dan P adalah tingkat harga komoditas yang sama di dalam negeri).
Ekspor akan terangsang jika tingkat harga di pasar dunia (E.P*) lebih tinggi dari tingkat harga komoditas yang sama di pasar dalam negeri (P), atau e.P*/P > 1 yakni jika REER lebih besar dari satu. Dari konsep ini ada dua kebijakan yang diperlukan untuk merangsang ekspor, yakni melemahkan nilai tukar mata uang nasional dan menurunkan tingkat harga produksi dalam negeri (P) melalui peningkatan efisiensi.
Sejak krisis ekonomi Asia 1997, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi sekitar 6-7 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ini terutama ditopang meningkatnya harga-harga komoditas primer di pasar dunia yang kita ekspor, terutama ke China dan India. Akibat dari pemasukan devisa dari hasil ekspor tersebut, ditambah dengan pemasukan modal asing jangka pendek, adakalanya Bank Indonesia membiarkan nilai tukar rupiah menguat dengan REER yang lebih kecil dari satu. Pada gilirannya, penguatan nilai tukar rupiah telah menimbulkan Penyakit Belanda (the Dutch disease) pada perekonomian nasional.
Artinya, kurs yang menguat itu telah menyebabkan produksi dalam negeri kehilangan daya saingnya terhadap komoditas yang sama yang berasal dari impor. Keadaan menjadi lebih parah karena China dengan sengaja melemahkan nilai tukar mata uangnya (renminbi/RMB) untuk mendorong ekspor. Karena kebijakan seperti itu, hingga saat ini China dituduh oleh dunia melakukan perang kurs (currency war). Dengan demikian, selain menikmati penurunan tarif BM, eksportir China juga menikmati kurs RMB yang lemah dan kurs rupiah yang menguat. Harga komoditas impor yang lebih murah tersebut memudahkan BI mencapai sasaran tingkat laju inflasinya.
Juga berbeda dengan negara-negara tetangga, Indonesia kurang mengajarkan kepada eksportirnya bagaimana memasuki pasar luar negeri dan meningkatkan produktivitas produksi. Di negara-negara tetangga, pemerintah menerapkan berbagai program mengenai cara memanfaatkan pasar global, terutama perjanjian perdagangan bebas. Program tersebut antara lain penelitian dan pengembangan produk baru di sektor pertanian, industri manufaktur, serta jasa. Hasil pertanian berupa buah, sayur, dan padi di negara-negara tetangga itu merupakan hasil dari penelitian serta pengembangan produknya. Filipina memiliki General Santos di Mindanao yang merupakan pusat industri hortikultura (seperti mangga, nanas, dan pisang) dan perikanan laut. Vietnam sekarang merupakan eksportir kopi yang cukup besar.
Negara-negara tetangga itu memberikan sosialisasi tentang standar teknis barang serta kesehatan yang berlaku di negara tujuan. Pemerintahnya pun memberikan bantuan bagaimana memenuhi standar tersebut. Petani sayur, misalnya, diajari agar tak kebanyakan menggunakan pupuk atau pestisida yang membahayakan kesehatan konsumen. Pemerintah negara-negara tetangga diajari bagaimana caranya memenuhi ketentuan aturan negara asal barang dan sekaligus membantu eksportir bagaimana agar dapat menikmati tarif BM yang lebih rendah tersebut. Negara-negara tetangga juga mengajari dan membantu produsennya di bidang angkutan serta logistik agar produk buah, sayur dan hasil pertanian serta perikanan tidak cepat rusak dan membusuk.
Itulah sebabnya kenapa sayur dan kembang serta makanan dari Kunming, China, bisa masuk pasar Singapura dan Indonesia, sedangkan sayur serta kembang dari Tanah Karo serta Sumatera Barat tidak bisa masuk ke negara tetangga dekat itu. Kerak nasi dari Solo hanya dibungkus plastik, sedangkan dari Thailand satu per satu dikemas di kertas aluminium dan baru kemudian dikemas dalam kantong karton. Buah durian dari Thailand dan Malaysia dijual dengan harga mahal di seluruh dunia, demikian pula dodolnya. Buah, kembang, dan makanan kita hanya dijual di pasar dalam negeri dan kalah bersaing dengan saingannya yang dari impor.
Kondisi infrastruktur listrik, jalan, serta pelabuhan darat ataupun laut di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) baru angan-angan belaka. Kawasan Industri Makassar hanya berisi pergudangan dan industri yang ada hanya berupa cuci mobil. Proyek MP3EI Sei Mangkei di Sumut hanya berupa hutan perkebunan PTP3. Indonesia juga terbelakang dalam indeks kebebasan ekonomi, kualitas regulasi, dan kebebasan berusaha. Rasio stok modal asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terendah di ASEAN dan investasi asing itu juga terpusat pada sektor pertambangan yang menghasilkan bahan baku serta energi. Ekonomi Indonesia relatif tertutup sebagaimana tecermin pada rendahnya rasio nilai ekspor dan impor terhadap PDB.

[1] Sumber : Kompas 8/4/2013, Kalah Bersaing Di ACFTA oleh Anwar Nasution Guru Besar FEUI