Belakangan ini, semua pihak yang terkait atau mempunyai hubungan emosional dengan wilayah perbatasan, tengah menunggu pengumuman pemerintah tentang berdirinya BNPP atau badan nasional pengelola perbatasan; boleh dikatakan para pihak sangat mengharapkan terealisirnya badan baru ini. Semoga dalam bulan-bulan ini hal itu bisa terwujud. Sebagaimana kita ketahui ;
Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35 jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.
Pengamanan Wilayah Perbatasan, Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar, Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut.
Pengaman wilayah kedaulatan NKRI dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang juga di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan.
Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos-pos yang cukup di perbatasan. Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung ribuan personil , begitu juga dengan Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung yang juga ribuan personil;
Di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut; Di Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau Sekatung, pulau Nipah , pulau Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau Dana, pulau Batek, pulau Fani, pulau Bras dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh 34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan RI-Australia didukung beberapa KRI-PC dengan personil lengkap, dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung juga beberapa KRI PC dan satuan Pesud dengan jumlah personil yang lengkap.
Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat dari Kohanudnas : lengkap dengan personilnya dan 3 satuan radar, dari Koops AU II : sejumlah personil dan melibatkan F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan Cassa untuk pengamanan pulau Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; disamping didukung personil yang lengkap juga oleh satuan Flight Hawk, serta beberapa CN untuk wilayah di sekitar pulau Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek, p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo
Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI yang tidak terjaga secara fisik dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar