Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.
Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.
Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.
Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.
Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.
Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.
Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.
Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.
Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.
Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.
Kapan hidup lagi?
Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.
Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.
Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Kompas,Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar